• Login
    View Item 
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Thesis
    • Master of Law
    • View Item
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Thesis
    • Master of Law
    • View Item
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    Urgensi Pembaharuan Peraturan Kepemilikan, Penggunaan dan Pengawasan Senjata Api

    Thumbnail
    View/Open
    12912035 Bagus Berlian Marhendra K.pdf (5.365Mb)
    Date
    2020
    Author
    12912035 Bagus Berlian Marhendra K
    Metadata
    Show full item record
    Abstract
    Senjata api dapat dijadikan sebagai instrumen yang sangat berbahaya apabila disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Setidaknya ada 3 landasan filosofis, sosiologis dan yuridis yang perlu diperhatikan dalam pembaharuan peraturan pemilikan, penggunaan dan pengawasan senjata api. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa urgensi pembaharuan peraturan pemilikan, penggunaan dan pengawasan senjata api serta untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan RUU tentang Senjata Api. Data yang sudah terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan hubungan antara hasil penelitian dengan peraturan undang-undang yang berlaku, untuk menjelaskan persoalan sampai pada suatu kesimpulan, dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Urgensi pembaharuan peraturan pemilikan, penggunaan dan pengawasan senjata api, maka dengan kemajuan teknologi sebagai instumen senjata api sudah banyak berkembang, UU Darurat sudah ketinggalan jaman, sudah saatnya diperbaharui untuk menyesuaikan perkembangan jaman dibidang persenjataan. UU Darurat hanya kurang lebih mengatur pengguna senjata api yang ilegal / tidak sebagaimana mestinya. Pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan RUU tentang Senjata Api antar lain, secara filosofis pemakaian senjata api itu untuk kepentingan-kepentingan tertentu antara lain keselamatan masyarakat, bangsa dan negara, secara yuridis oleh karena menyangkut hak dan kewajiban masyarakat, maka pengaturannya harus dalam level undang-undang yang turunannya bisa diatur lebih lanjut dalam PP atau Perkap atau Peraturan Panglima TNI, secara sosiologis penggunaa senjata api harus sangat dibatasi bagi masyarakat sipil yang benar-benar berkepentingan dengan senjata api.
    URI
    https://dspace.uii.ac.id/123456789/28944
    Collections
    • Master of Law [1540]

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV
     

     

    Browse

    All of DSpaceCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

    My Account

    LoginRegister

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV