| dc.description.abstract | Politik hukum pengaturan pemilihan kepala daerah mengalami perubahan dari masa ke masa, pengaturan Pilkada di tahun 2014 merupakan tahun yang penuh drama dalam sejarah pembahasan undang-undang Pilkada di Indonesia. Eksistensi mekanisme pencalonan kepala daerah berubah-ubah dalam waktu singkat, khususnya dalam pencalonan satu paket calon. Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 semestinya menjadi rujukan dalam merancang pengaturan pemilihan kepala daerah yang demokratis di Indonesia. Berangkat dari permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan hukum dengan judul “Politik Hukum Pencalonan Satu Paket Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Proses Demokrasisasi di Daerah” dengan tiga fokus permasalahan, pertama, bagaimana politik hukum dalam perumusan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Indonesia? Kedua, apakah pencalonan satu paket kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945? Ketiga, bagaimana konsep pencalonan Pilkada yang ideal sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945?. Penelitian ini bertujuan, pertama, untuk mengkaji dan mengetahui politik hukum dalam pengaturan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Indonesia. Kedua, untuk menganalisa dan menjelaskan pencalonan satu paket kepala daerah dan wakil kepala daerah terhadap ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Ketiga, untuk menganalisa dan menjelaskan konsep pencalonan Pilkada yang ideal sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data menggunakan teknik studi dokumen dan analisis data dengan sistem deskriptif kualitatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menyimpulkan pertama, terdapat dua mekanisme dalam mekanisme pencalonan satu paket yakni UU 1/2015 wakil kepala daerah tidak dalam satu pasangan dan UU 8/2015 menempatkan wakil kepala daerah dalam satu paket calon. Kedua, Pasal 18 ayat (4) bersifat open legal policy terhadap pencalonan pemilihan kepala daerah tidak satu paket. Ketiga, konsep ideal dengan memberikan kewenangan kepada kepala daerah terpilih dalam menentukan wakil kepala daerah sebagai posisi membantu tugas-tugas dan bertanggung jawab kepala kepala daerah, dengan melihat jenjang karir birokrasi ataupun karir politik. Sehingga hubungan antara kepala daerah dan wakilnya dalam konteks hierarkis. Hal ini dapat meminimalisir konflik yang berakibat pada pecah kongsi yang sering terjadi antara kepala daerah dan wakil kepala daerah. | en_US |
