• Login
    View Item 
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Thesis
    • Master of Law
    • View Item
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Thesis
    • Master of Law
    • View Item
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    STANDARISASI AKTA PERBANKAN SYARIAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

    Thumbnail
    View/Open
    01 cover.pdf (63.16Kb)
    02 preliminari.pdf (815.5Kb)
    03 daftar isi.pdf (112.0Kb)
    04 abstract.pdf (112.7Kb)
    05.1 bab 1.pdf (349.8Kb)
    05.2 bab 2.pdf (261.5Kb)
    05.3 bab 3.pdf (325.3Kb)
    05.4 bab 4.pdf (114.1Kb)
    06 daftar pustaka.pdf (191.1Kb)
    Date
    2020-01-23
    Author
    DYAS MUHAMMAD HAKIMI, 17921097
    Metadata
    Show full item record
    Abstract
    Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan akta Notaris yang digunakan dalam praktik perbankan syariah apakah sudah sesuai dengan ketentuan UUJN sehingga bisa dikatakan sebagai suatu akta yang otentik dan untuk mengetahui konsekuensi hukum terhadap keberadaan akta perbankan syariah yang tidak sesuai dengan ketentuan UUJN. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara perilaku nyata pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Hasil penelitian menjelaskan akta syariah yang saat ini biasa digunakan (bismillah, alhamdulillah, dan ayat ayat serta hadis-hadis dari Al-Quran) belum diatur di dalam UUJN maupun di KHI. Salah dalam penempatan frasa-frasa tersebut dapat menggugurkan keotentikan akta tersebut karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 38 UUJN yang menjadi standar bentuk akta otentik. Penelitian berikutnya merumuskan, akta Notaris sebagai alat bukti agar mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna jika seluruh ketentuan prosedur atau tata cara pembuatan akta dipenuhi. Apabila ada prosedur yang tidak dipenuhi dan prosedur tersebut dapat dibuktikan, akta tersebut dengan proses pengadilan dinyatakan sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian di bawahtangan.
    URI
    http://hdl.handle.net/123456789/20666
    Collections
    • Master of Law [1560]

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV
     

     

    Browse

    All of DSpaceCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

    My Account

    LoginRegister

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV