• Login
    View Item 
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Thesis
    • Master of Law
    • View Item
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Thesis
    • Master of Law
    • View Item
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    PENOLAKAN PELAYANAN JASA NOTARIS TERHADAP KLIEN DALAM HAL PEMBUATAN AKTA AUTENTIK

    Thumbnail
    View/Open
    01 cover.pdf (38.38Kb)
    02 preliminari.pdf (923.0Kb)
    03 daftar isi.pdf (112.0Kb)
    04 abstract.pdf (113.2Kb)
    05.1 bab 1.pdf (669.3Kb)
    05.2 bab 2.pdf (730.9Kb)
    05.3 bab 3.pdf (519.6Kb)
    05.4 bab 4.pdf (203.4Kb)
    06 daftar pustaka.pdf (417.3Kb)
    Date
    2020-01-28
    Author
    MUHAMMAD ZULFIKRI, 17921058 S.H.
    Metadata
    Show full item record
    Abstract
    Dalam tesis ini meneliti tentang penolakan pelayanan jasa Notaris terhadap klien dalam hal pembuatan Akta Autentik. Fokus permasalahan yang dijadikan objek kajian dalam penelitian ini yaitu, pertama: pertimbangan Notaris dalam menolak memberikan pelayanan jasa terhadap klien dalam hal pembuatan Akta Autentik di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, kedua: tolak ukur penolakan pelayanan jasa Notaris sehingga dapat dikenakan sanksi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis-empiris, menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis dengan metode analisis data kualitatif. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa, pertama, pertimbangan Notaris dalam menolak memberikan pelayanan jasanya adalah: karena tidak lengkapnya persyaratan yang dibutuhkan, para pihak mempunyai itikad tidak baik, akta yang akan dibuat bertentangan dengan undang-undang serta norma-norma dalam masyarakat, akta yang akan dibuat bertentangan dengan sumpah jabatan Notaris, akta yang akan dibuat bertentangan dengan hati nurani Notaris, ketidakmampuan Notaris untuk membuat akta tersebut. Kedua: tolak ukur penolakan pelayanan jasa oleh Notaris yang dapat dikenakan sanksi adalahapabila penolakan yang dilakukan tidak memiliki alasan hukum atau alasan yang mendasar yang bisa dipertanggung jawabkan dalam melakukan penolakan tersebut. Saran untuk Notaris bahwasanya dalam setiap pembuatan akta harus mengacu pada undang-undang dan kode etik Notaris, kemudian saran untuk masyarakat yang merasa dirugikan karena penolakan jasa yang dilakukan Notaris bisa melaporkan ke Majelis Pengawas Daerah.
    URI
    http://hdl.handle.net/123456789/20662
    Collections
    • Master of Law [1560]

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV
     

     

    Browse

    All of DSpaceCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

    My Account

    LoginRegister

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV