Search
Now showing items 11-14 of 14
Politik Hukum Kelembagaan Kpk Pasca Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Universitas Islam Indonesia, 2021-06-07)
Berlakunya Undang-Undang (UU) No. 19 tahun 2019 tentang perubahan UU no.
30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi membawa
dampak terhadap politik hukum kelembagaan KPK. Berbagai dinamika
kelembagaan ...
Politik Hukum Pengaturan Pemberhentian Antar Waktu(Paw) Anggota DPR Oleh Partai Politik : (Studi Perbandingan Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014).
(Universitas Islam Indonesia, 2020)
Penelitian ini berjudul Politik Hukum Pengaturan Pemberhentian Antar Waktu(Paw)
Anggota DPR Oleh Partai Politik : (Studi Perbandingan Menurut Undang-Undang Nomor
27 Tahun 2009 Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014). ...
Politik Hukum Pencalonan Satu Paket Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Proses Demokratisasi di Daerah
(Universitas Islam Indonesia, 2019-01-25)
Politik hukum pengaturan pemilihan kepala daerah mengalami perubahan dari masa ke masa, pengaturan Pilkada di tahun 2014 merupakan tahun yang penuh drama dalam sejarah pembahasan undang-undang Pilkada di Indonesia. Eksistensi ...
Politik Hukum Kelembagaan Kpk Pasca Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Universitas Islam Indonesia, 2021-06-20)
Berlakunya Undang-Undang (UU) No. 19 tahun 2019 tentang perubahan UU no. 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi membawa dampak terhadap politik hukum kelembagaan KPK. Berbagai dinamika kelembagaan ...