| dc.description.abstract | Perencanaan serta pengendalian biaya dan waktu merupakan bagian dari manajemen proyek konstruksi secara keseluruhan. Penilaian akan prestasi suatu proyek tidak hanya dari segi kualitas, namun dapat pula dinilai dari segi biaya dan waktu. Ketidaksesuaian waktu dan biaya antara perencanaan dan pelaksanaan suatu proyek seringkali terjadi, hal ini adalah suatu permasalahan yang harus dihindari agar waktu pelaksanaan proyek tidak mengalami keterlambatan dan tidak terjadi pembengkakan biaya yang besar pada proyek. Berkaitan dengan hal tersebut maka perlu adanya pengendalian proyek yang berorientasi pada kinerja yang bertujuan mengetahui penyimpangan yang terjadi terhadap kinerja biaya dan waktu. Objek dari penelitian ini adalah proyek Rehabilitasi Gedung Pemerintah, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Penelitian dilakukan pada minggu ke-1 hingga 12. Data-data yang diperlukan untuk melaksanakan penelitian ini diantaranya Rencana Anggaran Biaya (RAB), Time Schedule, Laporan Rencana dan Realisasi Pekerjaan Proyek, serta Laporan Keuangan Proyek. Data-data tersebut akan diolah menjadi 3 indikator yaitu BCWS, BCWP, dan ACWP. Analisis dilanjutkan dengan menghitung nilai Varians Jadwal (SV), Varians Biaya (CV), Indeks Kinerja Jadwal (SPI), Indeks Kinerja Biaya (CPI), Prakiraan Waktu Akhir Proyek (EAS dan ETS), serta Prakiraan Biaya Akhir Proyek (ETC dan EAC). Di akhir penelitian akan dilakukan wawancara kepada pihak pelaksana proyek dan pemilik proyek agar diketahui efek – efek yang ditimbulkan dari terjadinya penyimpangan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sampai minggu ke-12 diperoleh hasil nilai Schedule Performance Index = 0,97, dan nilai Cost Performance Index = 0,98. Perkiraan waktu penyelesaian akhir proyek adalah 18,21 minggu yang berarti lebih lambat 0,21 minggu dari jadwal rencana. Perkiraan biaya penyelesaian akhir proyek sebesar Rp. 480.592.253, ini menandakan bahwa proyek mengalami pemborosan sebesar -Rp. 2.997.000, dari anggaran rencana sebesar Rp. 477.595.000. Penambahan tenaga kerja harus dilakukan oleh kontraktor pelaksana agar pelaksanaan proyek dapat selesai tepat waktu dan terhindar dari efek yang akan ditimbulkan akibat terjadinya penyimpangan. | en_US |
