Search
Now showing items 1-3 of 3
POLlTlK HUKUM PENGUJIAN PERATURAN DAERAH OLEH MAHKAMAH AGUNG DAN PEMERINTAH PASCA PERUBAHAN UNDANGUNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
(Universitas Islam Indonesia, 2016)
Fokus isu utama dalam riset ini bertujuan menjelaskan, (a) mengapa pengujian peraturan
daerah (Perda) dilakukan oleh pemerintah padahal UUD NRI Tahun 1945 pasca perubahan
telah menyerahkan kewenangan itu kepada Mahkamah ...
POLITIK HUKUM PASAL 21 UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT DALAM PERSPEKTIF PASAL 34 AYAT (3) UNDANG-UNDANG DASAR 1945
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2020-02-25)
Hadirnya rumah sakit privat yang dikelola dalam bentuk
Perseroan Terbatas atau Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal
21 UU Rumah Sakit membawa dampak bergesernya tujuan hadirnya
rumah sakit yang sebelumnya adalah ...
REKONSTRUKSI KEWENANGAN EKSEKUSI DAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE SYARIAH DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM INDONESIA
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2020-06-06)
Dinamika tarik ulur kewenangan antara Pengadilan Umum dan
Pengadilan Agama dalam pelaksanaan eksekusi dan pembatalan
putusan arbitrase syariah mengakibatkan pertentangan norma
dari peraturan perundang-undangan yang ...