• Login
    View Item 
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Thesis
    • Master of Law
    • View Item
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Thesis
    • Master of Law
    • View Item
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    PENYESUAIAN PERSEROAN TERBATAS PASCA DIKELUARKANNYA ONLINE SINGLE SUBMISSION DI KOTA PALEMBANG

    Thumbnail
    View/Open
    01 cover.jpg (52.49Kb)
    01 cover.pdf (152.4Kb)
    02 preliminari.pdf (887.7Kb)
    03 daftar isi.pdf (209.7Kb)
    04 abstract.pdf (129.5Kb)
    05.1 bab 1.pdf (151.3Kb)
    05.2 bab 2.pdf (174.6Kb)
    05.3 bab 3.pdf (217.9Kb)
    05.4 bab 4.pdf (533.8Kb)
    06 daftar pustaka.pdf (535.7Kb)
    17921059.pdf (720.2Kb)
    Date
    2019-11-30
    Author
    Mutiara Putri, 17921059 SH.
    Metadata
    Show full item record
    Abstract
    Tesis ini meneliti tentang Penyesuaian Perseroan Terbatas Pasca Dikeluarkannya Online Single Submission di Kota Palembang. Rumusan masalah terkait Bagaimana penyesuaian Perseroan Terbatas yang telah didirikan pasca dikeluarkannya Online Single Submission dan Kendala apa yang dihadapi oleh pelaku usaha dan Notaris dalam penyesuaian Perseroan Terbatas yang telah didirikan dengan adanya Online Single Submission. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum empiris. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang.Analisa penelitian menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menjelaskan segala kegiatan Perseroan Terbatas yang melakukan kegiatan usaha sebelum dikeluarkannya sistem Online Single Submission dapat melakukan penyesuaian akta terkait anggaran dasar di hadapan Notaris. Selanjutya, Notaris akan melakukan perubahan anggaran dasar Perusahaan guna untuk menyesuaikan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2015 ke Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2017. Perusahaan dapat melakukan kegiatan usaha tanpa adanya hambatan. Kendala yang dihadapi antara lain terkait sistem Online Single Submission belum terkoordinasi dengan baik antara Administrasi Hukum Umum (AHU) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan belum adanya aturan yang jelas mengenai sanksi bagi pelaku usaha yang belum melakukan penyesuaian anggaran dasar. Saran perlunya bagi pemerintah untuk melakukan koordinasi antara Administrasi Hukum Umum dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) guna meminimalisir kesalahan sistem yang ada, mengingat tujuan dari dibuatnya sistem Online Single Submission untuk mempermudah pelaku usaha melakukan pengurusan perizinan, pemerintah setidaknya harus melakukan sosialisasi secara periodik dan lebih lanjut mengenai sistem Online Single Submission untuk menumbuhkan rasa sadar pentingnya melakukan penyesuaian anggaran dasar kepada pelaku usaha.
    URI
    http://hdl.handle.net/123456789/18093
    Collections
    • Master of Law [1560]

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV
     

     

    Browse

    All of DSpaceCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

    My Account

    LoginRegister

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV