• Login
    View Item 
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Thesis
    • Master of Law
    • View Item
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Thesis
    • Master of Law
    • View Item
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    ANALISIS KEBIJAKAN IMPOR BERAS PADA TAHUN 2018 BERDASARKAN HUKUM WTO DAN SISTEM EKONOMI NASIONAL INDONESIA

    Thumbnail
    View/Open
    01 cover.jpg (81.46Kb)
    01 cover.pdf (90.84Kb)
    02 preliminari.pdf (999.7Kb)
    03 daftar isi.pdf (103.1Kb)
    04 abstract.pdf (66.97Kb)
    05.1 bab 1.pdf (221.6Kb)
    05.2 bab 2.pdf (282.4Kb)
    05.3 bab 3.pdf (261.7Kb)
    05.4 bab 4.pdf (270.7Kb)
    06 daftar pustaka.pdf (722.9Kb)
    Date
    2019-09-28
    Author
    Dita Retno Pamungkas, 15912071
    Metadata
    Show full item record
    Abstract
    Studi ini bertujuan untuk menganalisa sejauh mana penerapan Sistem Ekonomi Nasional pada kebijakan impor beras tahun 2018 dan juga menganalisa aturan impor beras menurut World Trade Organization (WTO) dengan Sistem Ekonomi Nasional apabila dikaitkan dengan ketahanan pangan, mengingat adanya dampak negatif ketergantungan impor dengan ketahanan pangan. Metode pendekatan yang penulis pergunakan adalah pendekatan perundangundangan dan pendekatan konseptual. Yakni dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi, khususnya tentang impor beras. Selain itu penulis juga menganalisa konsep ketahanan pangan dan impor beras berdasarkan hukum WTO dan aplikasinya di Indonesia yang menganut sistem ekonomi kerakyatan. Hasil studi menunjukan, bahwa dalam praktiknya kebijakan impor beras yang diambil pemerintah tidak mencerminkan nilai dari Sistem Ekonomi Nasional Indonesia. Hal ini dikarenakan tidak digunakannya Sistem Ekonomi Nasional sebagai dasar ataupun pertimbangan atas dikeluarkannya suatu aturan atau kebijakan. Di sisi lain, impor beras berperan dalam ketahanan pangan global. Sehingga pelarangannya dapat menghambat perdagangan internasional yang mana harus dihindari oleh setiap anggota WTO. Di sini WTO memberikan pengecualian untuk melakukan pengamanan terkait adanya lonjakan impor beras. Berdasarkan analisa penulis, penulis memberikan saran perlunya memahami dan menjadikan Sistem Ekonomi Nasional sebagai landasan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan ekonomi. produk hukum yang menjiwai Sistem Ekonomi Nasional Indonesia akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan, serta menjunjung tinggi hak-hak hidup yang sama dari pihak yang lemah.
    URI
    http://hdl.handle.net/123456789/18063
    Collections
    • Master of Law [1560]

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV
     

     

    Browse

    All of DSpaceCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

    My Account

    LoginRegister

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV