| dc.description.abstract | Penelitian berjudul Tipologi Governance Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pendekatan kualitatif studi kasus ganda, Setting penelitian di LKS Mardi Wuto Kota Yogyakarta, LKS ini berdiri tahun 1926 dengan klien desabilitas netra. LKS Hamba di Kabupaten Sleman DIY. LKS Hamba berdiri tahun 1976 dengan fokus klien anak yang ditolak oleh orang tua, keluarga dan lingkungan. Kedua LKS merupakan organisasi nirlaba yang lahir dari charity dan filantropi.
Penelitian bertujuan mengetahui: 1) tipologi governance yang diterapkan LKS dalam menjalankan roda organisasi., 2) mekanisme interaksi dan relasi antar unsur governance, dan 3) penerapan berbagai aturan negara dan aturan internal LKS yang tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga LKS.
Kajian awal penelitian bertema governance LKS diawali dari temuan tim penyusun naskah akademik yang akan dipergunakan untuk menyusun draf Peraturan Daerah DIY tentang LKS. Dalam konteks Indonesia dan luar Indonesia masih sangat terbatasnya penelitian bertema organisasi nirlaba kususnya LKS, atas dasar itu penelitian ini meminjam beberapa teori organisasi profit untuk mendekati organisasi nonprofit, khususnya LKS. Teori-teori yang diduga sesuai dengan tema penelitian ini antara lain : teori agensi dan control, teori stakeholder, teori stewardship, teori dependency, dan teori trust organization.
Hasil penelitian menunjukan LKS Mardi Wuto menerapkan tiga tipe governance yaitu governance birokratis, demokratis dan otoriter, LKS Hamba menerapkan governance demokrasi dan birokrasi. Mekanis interaksi dan relasi unsur governance di LKS Mardi Wuto bersifat formal dan mengikuti birokrasi yang telah ditetapkan, sedang LKS Hamba mekanisme dan interaksi antar unsur governance bersifaat non formal. LKS Mardi Wuto melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Pasal 33 tentang sumber daya manusia LKS., Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar nasional LKS. LKS Hamba melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. dan melanggar aturan internal yayasan Hamba.
Walaupun kedua LKS melanggar peraturan negara, tetapi kedua LKS tidak ditemukan perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), karena keberhasilan yayasan dalam menanamkan basic nilai kepada seluruh organ organisasi. Di LKS Mardi Wuto basic nilai yang ditegakan adalah “jujur tidak cukup, harus efisien” semua organ dilarang berpikir korupsi. Di LKS Hamba basic nilai yang ditanamkan adalah “jujur tidak boleh bohong, bahwa kita bekerja diawasi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa”., sehingga tidak terjadi hidden informatian dan hidden action. Perilaku jujur dan tidak bohong mendukung teori trust organization.
Kebaharuan penelitian yang ditemukan ada empat yaitu : 1) menambahkan referensi penelitian tentang tipologi governance LKS. 2) menambahkan referensi pendekatan governance organisasi nirlaba. 3) menambahkan metodologi penelitian kualitatif. 4) memperkuat posisi teori trust organizations dan mengugurkan teori agensi dan kontrol.
Penelitian lanjutan disarankan fokus bentuk-bentuk pelanggaran LKS terhadap aturan internal dan eksternal yang dapat menjadi pengetahuan baru bagi akademisi, pengelola LKS dan pemerintah sehingga hasil penelitian dapat dijadikan referensi membuat kebijakan yang bersifat simbiosis mutualisme. Rekomendasi kaji ulang payung hukum LKS dan peraturan lain yang menyertainya agar diperoleh payung hukum tunggal yang mengatur tatakelola LKS secara utuh. | en_US |
