PENERAPAN BEBAS VISA OLEH INDONESIA DITINJAU DARI GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES
Abstract
Penulisan tesis ini bertujuan untuk memberikan penjelasan atas hubungan
hukum antara kebijakan bebas visa kunjungan (BVK) dan General Agreement on
Trade in Services (GATS), serta mengetahui dampak atas penerapan kebijakan
BVK pada sektor jasa lokal. Berdasarkan tujuan tersebut dirumuskan dua
permasalahan, yaitu bagaimanakah hubungan hukum antara kebijakan BVK dan
GATS, dan bagaimanakah dampak atas penerapan kebijakan BVK pada sektor
jasa lokal. Metode yang digunakan adalah melalui pendekatan yuridis normatif
dengan mengolah dan menggunakan data sekunder. Lebih lanjut, dari penelitian
ini didapatkan dua hasil penelitian. Pertama, kebijakan BVK dibentuk untuk
menarik arus masuk wisatawan mancanegara ke wilayah Indonesia, baik
kunjungan wisata maupun kunjungan bisnis (pemasok jasa asing) pada sektor jasa
pariwisata melalui moda presence of natural persons. Penerapan kebijakan ini
tidak melanggar prinsip MFN karena tidak ada perlakuan dibawah standar
minimum yang dilakukan oleh Indonesia terhadap negara anggota lainnya, serta
tidak ada pembatasan resiprositas dalam SOC Indonesia. Kedua, kebijakan BVK
membawa dampak positif pada sektor pariwisata Indonesia berupa peningkatan
pada jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang berpengaruh terhadap
peningkatan pertumbuhan dan perekonomian negara. Disisi lain, kebijakan ini
kerap kali disalahgunakan oleh wisatawan mancanegara sebagai pintu untuk
menjadi TKA ilegal.
Collections
- Master of Law [1450]