Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan Di Kota Cilegon Tahun 2018
Abstract
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji
pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam
pembinaan wawasan kebangsaan di Kota Cilegon; serta faktor-faktor yangxv
mendukung dan menghambat pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik dalam pembinaan wawasan kebangsaan di Kota Cilegon.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan
perundang-undangan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan
penelitian analisa kualitatif.
Adapun hasil dari penelitian ini adalah (1) Pelaksanaan tugas dan
wewenang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pembinaan wawasan
kebangsaan di Kota Cilegon pada Tahun 2018 sudah berjalan dengan baik tapi
belum cukup memuaskan. Hal tersebut dapat dilihat dari capaian target pada
program ini mencapai 66,66% dengan target perencanaan 55%. Pencapaian target
tersebut masih belum memuaskan karena salah satu kegiatan (Fasilitasi dan
pendampingan FKDM, FPK, dan PPWK Kota Cilegon (Permendagdri
No.12/2006 dan Permendgri No 71/2012)) yang menjadi data pada indikator ini
tidak berjalan dengan baik. (2) Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan
tugas dan wewenang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pembinaan
wawasan kebangsaan di Kota Cilegon antara lain: a. Kurangnya Sumber Daya
Manusia (SDM), b. Kesenjangan antara SOTK dengan Sikat Daerah.Sedangkan
faktor yang mendukung dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik di Kota Cilegon antara lain: a. Adanya Surat Edaran Menteri
Dalam Negeri terkait SOTK Badan Kesbangpol, b. Pemerintah Kota Cilegon
membentuk Raperda mengenai SOTK Badan Kesbangpol yang baru. Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cilegon menjalankan tugas dan fungsi
melayani masyarakat dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Kota Cilegon.
Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut berdasarkan pada isu strategis yang
sedang dihadapi, beberapa isu strategis yang dihadapi, antara lain: a.Kualitas
pemahaman dan penerapan ideologi bangsa serta wawasan kebangsaan dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; b. Lemahnya partisipasi
masyarakat dalam kesadaran bela negara di lingkungan masyarakat; c. Potensi
konflik sosial dalam kehidupan masyarakat dari aspek politik, sosial, dan budaya;
d. Aktivitas Ormas yang belum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
e. Optimalisasi penyelenggaraan tata kelola kelembagaan dan kapasitas SDM
aparatur..
Collections
- Law [2378]