PERLINDUNGAN ATAS PEMENUHAN HAK KEPERDATAAN ANAK DALAM PERKAWINAN SIRI DI DESA AIKMEL, LOMBOK TIMUR

Abstract

Pengertian dari nikah siri, yaitu pernikahan yang dilakukan oleh wali pihak perempuan dengan seorang laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi, tetapi tidak dilaporkan atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Perkawinan yang tidak dicatatkan ini adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat dan tidak dicatatkan di kantor Pegawai Pencatatan Sipil (PPN). Secara hukum, anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak dianggap sebagai anak yang sah atau anak luar kawin. Sehubungan dengan hal tersebut, maka rumusan masalah yang dikemukakan adalah sebagai berikut : 1) Bagaimana perlindungan anak atas pemenuhan hak keperdataan dalam perkawinan siri di desa Aikmel, Lombok Timur? 2) Bagaimana implikasi hukum terhadap hukum waris atas pemenuhan hak keperdataan anak di desa Aikmel, Lombok Timur pasca Putusan MK No. 46/ PUU-VIII/2010?. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum empiris. Data penelitian dikumpulkan dengan cara melakukan pengamatan melalui suatu penelitian di lapangan yang dilakukan dengan cara studi dokumen resmi dan maupun metode wawancara atau interview. Analisis dilakukan dengan pendekatan undang-undang di padukan dengan pendekatan konseptual. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa perlindungan atas pemenuhan hak keperdataan anak dalam perkawinan siri di desa Aikmel, Lombok Timur masih belum terpenuhi sebab anak-anak dari hasil perkawinan siri tersebut mendapatkan imbasnya yaitu anak-anak tidak memiliki identitas karena UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mensyaratkan pengajuan akta kelahiran harus disertai dokumen perkawinan orang tua yang sah dari negara. Tanpa adanya akta kelahiran maka anak-anak tersebut kesulitan mendaftar sekolah, mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan tidak mendapatkan harta warisan. Implikasi Hukum terhadap hukum waris atas pemenuhan hak keperdataan anak di desa Aikmel, Lombok Timur pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 ialah anak-anak dari hasil perkawinan siri tersebut tidak mendapat hak waris dari ayah biologisnya maupun dari keluarga ayah biologisnya, karena tidak adanya hubungan nasab dengan ayahnya di karenakan perkawinan siri, sehingga kedua anak tersebut hanya mempunyai nasab hanya kepada ibu dan keluarga ibunya. Hasil analisis ini merekomendasikan sebaiknya penegak hukum agar membuat kebijakan yang lebih tegas dengan mendata dan mengisbatkan setiap perkawinan yang diketahui dilakukan secara siri sehingga supremasi hukum yang ada di negara ini dapat ditegakkan.