• Login
    View Item 
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Undergraduate Thesis
    • Faculty of Law
    • Law
    • View Item
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Undergraduate Thesis
    • Faculty of Law
    • Law
    • View Item
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Air Tanahuntuk Pemenuhan Kebutuhan Pertanian Rakyat Di Kecamatan Polanharjo

    Thumbnail
    View/Open
    Jpg (232.4Kb)
    pdf (124.3Kb)
    pdf (804.9Kb)
    pdf (122.2Kb)
    pdf (122.9Kb)
    pdf (122.9Kb)
    Text (2.214Kb)
    pdf (376.8Kb)
    pdf (323.5Kb)
    pdf (382.0Kb)
    pdf (125.6Kb)
    pdf (212.8Kb)
    pdf (1.542Mb)
    Date
    2016-02-15
    Author
    Larasati, Dewi
    Metadata
    Show full item record
    Abstract
    Studi ini bertujuan untuk mengetahui kondisi objektif tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah untuk Pemenuhan Kebutuhan Pertanian Rakyat. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Air Tanah untuk pemenuhan kebutuhan pertanian rakyat di Kecamatan Polanharjo?; Bagaimana penegakan hukum atas pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Air Tanah? Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum normatif. Data penelitian dikumpulkan dengan melakukan wawancara kepada warga masyarakat tani Polanharjo dan studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan kemudian data diolah menggunakan metode analisis data yuridis normatif. Analisis dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah untuk Pemenuhan Kebutuhan Pertanian Rakyat tidak terlaksana sebagaimana mestinya, banyak kelemahan dan kekurangan dalam menjalankan peraturan tersebut antara lain bahwa para petani tidak mendapatkan air sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhannya dalam hal pertanian. Penegakan hokum atas pelanggaran peraturan daerah itu sendiri dirasa oleh masyarakat sangatlah lemah, kurang tanggapnya pemerintah dan tidak adanya bentuk nyata dalam penegakan hukum mengakibatkan banyak petani yang mengalami kerugian dari segi materi dan ekonomi karena kurangnya air berakibat berkurangnya hasil panen. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penyempurnaan aturan-aturan hukum terkait penegakan hokum dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2012 sehingga para petani dan masyarakat sekitar Kecamatan Polanharjo tidak mengalami kerugian dan kekurangan dalam bercocok tanam dan bertani serta dapat memaksimalkan hasil panen yang kemudian manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas.
    URI
    http://hdl.handle.net/123456789/1572
    Collections
    • Law [3447]

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV
     

     

    Browse

    All of DSpaceCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

    My Account

    LoginRegister

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV