MEMODELKAN KEMISKINAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2007-2017

Abstract

Masalah Kemiskinan adalah permasalahan yang sselalu muncul di setiap Negara. Kemiskinan di Indonesia sendiri memiliki 25,95 juta penduduk miskin (9,82%) berdasarkan data yang dipublikasi oleh badan pusat statistik (BPS). Daerah Istimewa Yogyakarta adalah provinsi termiskin di pulau jawa. Hal ini dilihat dari angka kemiskinan mencapai 13,20 persen atau lebih tinggi dari nilai rata-rata nasional yang sebesar 11,13 persen pada tahun 2015. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan data sekunder dari berbagai lembaga seperti Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel Tingkat Inflasi, Tingkat pengangguran Terbuka, Rata-rata Lama Sekolah, Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Investasi sebagai variabel bebas terhadap tingkat Kemiskinan di D.I Yogyakarta sebagai variabel terikat. Analisis yang digunakan adalah data panel dengan metode Fixed Effect Model (FEM) dengan data time series tahun 2007 sampai 2017 dan cross section 5 kabupaten/kota. Dari hasil analisis diperoleh bahwa tingkat Inflasi berhubungan positif dan signifikan hal ini dikarnakan inflasi yang tinggi akan selalu memperparah kondisi masyarakat miskin, Tingkat Pengangguran Terbuka berhubungan positif dan signifikan hal ini dikarnakan ketika seseorang menganggur artinya mereka tidak mendapatkan upah untuk memenuhi kebutuhan hidup pokoknya dan dikatakan miskin, Rata-rata lama sekolah berhubungan positif dan signifikan hal ini dikarnakan belum tercapainya target pendidikan 15 tahun yang telah diusulkan oleh United National Development Program (UNDP), tingkat Investasi dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta hal ini dikarnakan ketimpangan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta, selain itu investasi yang dilakukan sebagian besar hanya dilakukan kelas menengah keatas dan untuk kepentingan mereka sendiri serta tidak memberikan pengaruh yang signifikan kepada penduduk miskin.