URGENSI PEMBERIAN HAK IMUNITAS BAGI ANGGOTA LEGISLATIF DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI DAN NEGARA HUKUM

Abstract

Hak imunitas ini merupakan hak yang memberikan kekebalan hukum kepada setiap anggota DPR, sehingga anggota DPR tidak dapat dituntut di hadapan dan di luar pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR. 1 Secara yuridis konstitusional berlakunya hak tersebut diatur dalam UUD 1945. Hak imunitas inididalam Undang-undang MD3 secara implisit diatur dalam Pasal 224 ayat (1) UU MD 3. Maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian dengan judul: Urgensi Pemberian Hak Imunitas Bagi Anggota Legislatif Dalam Perspektif Demokrasi Dan Negara Hukum. Permasalahan yang diangkat adalah 1. Apa urgensi pemberian hak imunitas bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat menurut UUMD 3 ?, 2. Apakah pemberian hak imunitas dan penggunaan hak imunitas yang tertulis di dalam Pasal 224 ayat (1) UU MD 3 bagi anggota DPR tersebut berlaku mutlak atau absolute?. Teori yang digunakan adalah teori negara hukum dan teori demokrasi. Urgensi diberikannya hak imunitas pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah untuk melindungi anggota DPR dalam melaksanakan tugas dalam jabatannya. Dalam pelaksanaan Hak Imunitas bagi anggota DPR yang lebih berbentuk kepada Hak Kebebasan Berbicara (Freedom of Speech) pada prinsipnya tidak dibatasi, sepanjang dilakukan dalam melaksanakan tugas dan kewenangan jabatannya sebagai anggota DPR.