dc.contributor.advisor | Hanafi Amrani, S.H., LL.M., M.H., Ph.D. | |
dc.contributor.author | ASY SYIFA HANINA FAJRI, 14410666 | |
dc.date.accessioned | 2019-01-17T07:03:14Z | |
dc.date.available | 2019-01-17T07:03:14Z | |
dc.date.issued | 2018-12-12 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/12929 | |
dc.description.abstract | Studi ini bertujuan untuk mengetahui Kebijakan Formulasi Dan Penegakkan Hukum
Peringanan Hukuman Terhadap Justice Collaborator Dalam Pengungkapan Kasus
Tindak Pidana Korupsi. rumusan masalah yang diajukan yaitu bagaimana formulasi
kebijakan peringanan hukuman terhadap Justice Collaborator dalam peraturan
perundang-undangan?; bagaimana penegakan hukum terkait peringanan hukuman
bagi Justice Collaborator dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi di
Indonesia? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian ini
dikumpulkan dengan cara studi pustaka. Kemudian diolah sehingga diperoleh data-
data dan keterangan yang konprehensif mengenai penelitian ini. Metode pendekatan
penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dimana, pendekatan yang
digunakan guna menjawab masalah yang diteliti ialah pendekatan perundang-
undangan dan pendekatan konsep. Hasil studi ini menunjukkan pertama, bahwa
formulasi kebijakan peringanan hukuman terhadap Justice Collaborator yang ada
saat ini belum cukup kuat dan memadai. Kedua, bahwa penegakan hukum terkait
peringanan hukuman terhadap Justice Collaborator dalam pengungkapan kasus
tindak pidana korupsi masih belum maksimal. Rekomendasi dari penelitian ini.
Pertama, perlu adanya aturan baru yang lebih kuat dan lebih memadai yang
menjamin hak-hak Justice Collaborator khususnya keringanan pidana. Kedua,
perlunya KPK, LPSK, dan Hakim dalam menyatukan pendapat dan cara pandangnya
mengenai Justice Collaborator agar tidak ada lagi perbedaan pendapat dalam
proses peradilan yang dapat merugikan terdakwa yang telah berkontribusi besar atas
perannya sebagai Justice Collaborator. | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
dc.subject | kebijakan formulasi | en_US |
dc.subject | justice collaborator | en_US |
dc.subject | penegakan hukum | en_US |
dc.subject | indak pidana korupsi | en_US |
dc.title | KEBIJAKAN FORMULASI DAN PENEGAKKAN HUKUM PERINGANAN HUKUMAN TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR DALAM PENGUNGKAPAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI SKRIPSI | en_US |
dc.type | Undergraduate Thesis | en_US |