PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENANG LELANG ATAS PEMBLOKIRAN SERTIFIKAT HAK MILIK

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Pemenang Lelang Atas Pemblokiran Sertifikat Hak Milik. Rumusan masalah yang diajukan yaitu mengenai Bagaimana keabsahan proses pemblokiran sertifkat hak atas tanah yang telah dimenangkan melalui proses lelang dan Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemenang lelang atas pemblokiran sertifikat hak milik ?. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum normatif. Data penelitian ini dikumpulkan dengan cara studi pustaka, studi dokumen dan wawancara kepada KPKNL Kota Yogyakarta dan BPN Yogyakarta, kemudian hasilnya disajikan dalam bentuk narasi beberapa paragraf. Analisis dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan menguraikan data-data yang diperoleh oleh penulis tersebut digambarkan dan ditata secara sistematis dalam wujud uraian-uraian kalimat yang diambil maknanya sebagai pernyataan atau kesimpulan. Hasil studi ini menunjukkan bahwa keabsahan proses pemblokiran sertifikat hak milik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2017 tentang Cara Blokir dan Sita tidak sah secara hukum karena pemblokiran sertifikat hak milik yang menjadi objek hak tanggungan dilakukan oleh BPN dengan debitor sebagai pemohon pemblokiran tidak tepat karena kepemilikan hak milik tersebut telah beralih kepada kreditor dalam hal ini yaitu pihak bank, sehingga yang dapat memohonkan pemblokiran yaitu kreditor. Selain itu perlindungan hukum bagi pemenang lelang terdapat dalam KUHPerdata, vendu reglement, HIR, PMK Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dan Yurisprudensi Putusan MA. Perlindungan hukum itu berupa memperoleh barang dan hak kebendaan atas barang yang dibelinya, meminta bantuan kepada Pengadilan Negeri setempat untuk memintakan pengosongan objek lelang tersebut serta menuntut ganti rugi atas objek sengketa dari pemohon.