| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban pidana atas keputusan Gubernur DIY No. 68/KEP/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Pengembangan Bandara Baru yaitu New Yogyakarta Airport, yang mana keputusan tersebut maladministrasi karena tidak disertai dengan izin lingkungan sesuai dengan Pasal 111 ayat 2 UUPPLH dan Pasal 73 UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dalam peraturan tersebut pejabat administrative yang menerbitkan izin usaha aktivitas pembangunan harus dilengkapi dengan dokumen izin lingkungan. Konsekuensi dari tindakan maladministrasi yang dilakukan Gubernur Yogyakarta dalam penerbitan Keputusan tersebut adalah pertanggungjawaban pidana. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kajian pustaka dan studi analisis perundang-undangan terkait, sebagai penguat hasil penelitian ini dilengkapi dengan wawancara dengan ahli hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa Keputusan Gubernur DIY melawan hukum karena memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana, yaitu Gubernur dengan sengaja melanggar prosedur perizinan lingkungan, kesalahan prosedur penerbitan izin usaha, pengabaian dan pembiaran pembangunan tanpa persyaratan izin, jadi perbuatan Gubernur DIY dengan Keputusan No. 68/KEP/2015 memenuhi unsur POP (Perbuatan, Orang, dan Pidana). Saran yang diberikan penulis atas permasalahan ini adalah Keputusan Gubernur DIY tersebut harus dicabut dan batal demi hukum, karena tidak sesuai dengan marwah dan asas pembangunan berkelanjutan yakni mengedepankan keadilan bagi masyarakat. Pemerintah harus tegas dalam hal pengawasan terhadap keputusan pejabat administratif supaya tidak terjadi pelanggaran izin lingkungan guna perwujudan pembangunan berkelanjutan. | en_US |
