MEMBANGUN SISTIM IDEAL PENGATURAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN DALAM UPAYA PEMBANGUNAN KELUARGA PRASEJAHTERA

Abstract

Perwujutan masyarakat adil dan makmur sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah menjadi tugas negara, dalam hal ini pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pemerintah desa. Pemerintah Desa adalah pemerintahan yang paling bawah dan dekat dengan masyarakat, oleh karena itu perlunya evaluasi penataan kelembagaan secara intensif dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan teori system (sadu wasistiono,LM. Friedmen ) dengan tujuan mendapatkan bangunan system ideal pengaturan lembaga pemberdayaan masyarakat yang efektif. Metode penelitian yuridis sosiologis ( socio legal research ).Hasil penelitian ditemukan ketidak siskronan berbagai peraturan antara peraturan pemerintah dengan peraturan menteri dalam negeri serta peraturan menteri desa dalam upaya pemberdayaan lembaga pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan vs kader pemberdayaan masyarakat desa (LPMD/LPMK vs KPMD , perlu ada kesatuan pengaturan yang senada, yaitu mengoptimalkan lembaga pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan sebagai garis depan dalam mengentaskan problema keluarga prasejahtera.