PENERAPAN ASAS PROPORSIONALITAS DAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM KONTRAK BAGI HASIL/ PRODUCTION SHARING CONTRACT DI INDONESIA

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana penerapan asas proporsionalitas dan asas keseimbangan dalam kontrak bagi hasil di Indonesia dan pelaksanaan kontrak bagi hasil ketika sudah dijalankan, penelitian ini juga untuk mengetahui dan menjelaskan mengapa terjadi ketidakseimbangan kedudukan dalam pelaksanaan kontrak bagi hasil. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah kontrak bagi hasil sudah menerapkan asas proporsionalitas dan asas keseimbangan dalam isi kontraknya, penelitian ini bersifat yuridis normative dimana penulis menelaah asas-asas serta doktrin-doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan secara mendalam. Penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan studi dokumen untuk mendapatkan data sekunder. Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan selanjutnya dianalisis secara kualitatid dengan penyajian secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kontrak bagi hasil jika dilihat secara sekilas mungkin seakan-akan tidak memberikan porsi yang seimbang dalam hubungan para pihak khususnya bagi KKKS (kontraktor Kontrak kerja Sama). akan terbayar lunas dan berlipat ketika kegiatan eksplorasi tersebut telah menemukan cadangan minyak kemudian pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban memberi biaya pengembalian produksi berupa cost recovery. telah terjadi pertukaran hak dan kewajiban dalam kontrak bagi hasil (production sharing contract) telah cukup memenuhi kriteria proporsional, dan juga disimpulkan bahwa pembagian hak dan kewajiban antara pemerintah dan KKKS dalam kontrak bagi hasil dapat di anggap proporsional dan memenuhi asas keseimbangan. Pola hubungan kedudukan antara kontraktor KKKS dengan SKKMigas walaupun tidak seimbang atau tidak mempunyai posisi tawar (bargaining position) yang sama akan tetapi klausula-klausula dalam perjanjian haruslah wajar, rasional dan tidak berat sebelah. Walaupun sudah proporsional dan seimbang dalam isi kontrak bagi hasil namun dalam pelaksanaanya pemerintah menerbitkan aturan-aturan yang mempengaruhi pemenuhihan hak dan kewajiban, kasus penerbitan peraturan yang membatasi penggantian biaya operasi, dan kasus tumpang tindah kawasan hutan. Tindakan tersebut mengindikasikan ketidakseimbangan kedudukan para pihak. Namun pemerintah melaksanakan tindakan tersebut atas dara memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.