PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBERIAN KUASA DALAM HAL PEMBELIAN TIKET PESAWAT (Studi Kasus di PT Nabawi Tour & Travel)
Abstract
Penelitian dengan judul “Pelaksanaan Perjanjian Pemberian Kuasa
dalam Hal Pembelian Tiket Pesawat Studi Di PT Nabawi Mulia Tour &
Travel” dilatarbelakangi oleh masih adanya pihak-pihak yang
melakukan wanprestasi dalam perjanjian dan pihak-pihak yang kurang
paham dengan adanya konsekuensi perjanjian yang yang dibuat secara
lisan berdasarkan asas kepercayaan. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui dan membuktikan terjadinya wanprestasi dalam
pelaksanaan perjanjian pemberian kuasa dalam hal pembelian tiket
pesawat di PT Nabawi Mulia Tour & Travel, dan menjelaskan upaya
hukum apa yang ditempuh oleh pihak yang dirugikan dalam
menyelesaikan permasalahan. Objek penelitian adalah pemberian kuasa
dalam hal pembelian tiket pesawat studi kasus di PT Nabawi Mulia Tour
& Travel. Subjek penelitian adalah Direktur PT Nabawi Mulia Tour &
Travel melalui kuasa hukumnya. Sumber data primer berupa hasil
wawancara dari subjek penelitian, sedangkan sumber data sekunder
berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum
perjanjian dan masalah-masalahnya, buku-buku literatur atau hasil-hasil
penelitian mengenai masalah-masalah dalam perjanjian khususnya
wanprestasi, pendapat hukum, dokumen-dokumen dan bahan-bahan dari
internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.. Teknik
pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan studi wawancara.
Metode pendekatan masalah menggunakan pendekatan yuridis empiris.
Pengolahan dan analisis data menggunakan deskriptis analitis. Dari
hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa dalam
pelaksanaan pemberian kuasa dalam hal pembelian tiket pesawat studi
kasus di PT Nabawi Mulia Tour & Travel, terdapat masalah yaitu
adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penyalur tiket pesawat.
Dan pelaksanaan penyelesaian permasalahan yang terjadi dalam
perjanjian pemberian kuasa dalam hal pembelian tiket pesawat studi
kasus di PT Nabawi Mulia Tour & Travel sudah dapat diselesaikan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Collections
- Law [2314]