PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBERIAN KUASA DALAM HAL PEMBELIAN TIKET PESAWAT (Studi Kasus di PT Nabawi Tour & Travel)

Abstract

Penelitian dengan judul “Pelaksanaan Perjanjian Pemberian Kuasa dalam Hal Pembelian Tiket Pesawat Studi Di PT Nabawi Mulia Tour & Travel” dilatarbelakangi oleh masih adanya pihak-pihak yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian dan pihak-pihak yang kurang paham dengan adanya konsekuensi perjanjian yang yang dibuat secara lisan berdasarkan asas kepercayaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membuktikan terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pemberian kuasa dalam hal pembelian tiket pesawat di PT Nabawi Mulia Tour & Travel, dan menjelaskan upaya hukum apa yang ditempuh oleh pihak yang dirugikan dalam menyelesaikan permasalahan. Objek penelitian adalah pemberian kuasa dalam hal pembelian tiket pesawat studi kasus di PT Nabawi Mulia Tour & Travel. Subjek penelitian adalah Direktur PT Nabawi Mulia Tour & Travel melalui kuasa hukumnya. Sumber data primer berupa hasil wawancara dari subjek penelitian, sedangkan sumber data sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum perjanjian dan masalah-masalahnya, buku-buku literatur atau hasil-hasil penelitian mengenai masalah-masalah dalam perjanjian khususnya wanprestasi, pendapat hukum, dokumen-dokumen dan bahan-bahan dari internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan studi wawancara. Metode pendekatan masalah menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pengolahan dan analisis data menggunakan deskriptis analitis. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pemberian kuasa dalam hal pembelian tiket pesawat studi kasus di PT Nabawi Mulia Tour & Travel, terdapat masalah yaitu adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penyalur tiket pesawat. Dan pelaksanaan penyelesaian permasalahan yang terjadi dalam perjanjian pemberian kuasa dalam hal pembelian tiket pesawat studi kasus di PT Nabawi Mulia Tour & Travel sudah dapat diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.