IKLAN BARIS PADA SURAT KABAR YANG MEMUAT UNSUR PORNOGRAFI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Abstract

Skripsi ini berjudul “Iklan Baris pada Surat Kabar yang Memuat Unsur Pornografi Dalam Perspektif Hukum Pidana”. Banyak iklan pada surat kabar khususnya pada sub iklan baris yang menawarkan layanan pijat dan lulur yang dikualifikasikan tidak layak tayang, karena memuat unsur pornografi didalamnya. Dalam beberapa rubrik iklan baris, terdapat konten iklan yang bernada sensual, penggunaan kata-kata yang vulgar akan sangat mungkin dapat menimbulkan nafsu dan memunculkan keingintahuan bagi pembaca dengan menghubungi pemasang iklan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode normatif, adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana kriteria iklan baris yang termasuk sebagai delik pornografi menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?; 2) Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku delik iklan baris yang mengandung unsur pornografi tersebut? Di Indonesia telah terdapat tiga peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan delik pornografi pada iklan baris baik dari KUHP maupun diluar KUHP. Problematika delik pornografi yakni adanya ketidakjelasan unsur kesusilaan dalam rumusan pasalnya menjadi salah satu faktor sulitnya pemberantasan pornografi dalam praktik. Sehingga diperlukan penegasan yang lebih konkrit mengenai apa yang dimaksud dengan kesusilaan. Mengingat sifat dari penegasan ini adalah bersifat kasuistis, maka penegasan yang dimaksud adalah perlunya perumusan kriteria untuk menentukan pelanggaran kesusilaan pada iklan baris yakni: 1) Adanya pelanggaran terhadap kode etik periklanan pada iklan baris; 2) Adanya pelanggaran terhadap kaidah kebiasaan, budaya dan kepatutan tingkah laku masyarakat. Dalam hal pertanggungjawaban pidana pada kasus ini melibatkan pengiklan, manajer periklanan, redaktur, dan perusahaan pers. Melihat dampak dari pornografi dalam media massa yang sangat berbahaya bagi masyarakat secara umum, maka sudah selayaknya fenomena ini harus direspon oleh hukum pidana.