Perbandingan Pengaturan Kelembagaan Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia dengan Temasek Holding Singapura dan Khazanah Berhad Malaysia

Abstract

Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 menandai pergeseran paradigma pengelolaan kekayaan negara Indonesia menuju model state as investor. Namun, desain kelembagaan Danantara menimbulkan persoalan normatif serius, meliputi ambiguitas status hukum sui generis, lemahnya mekanisme pengawasan independen, dan ketidakjelasan pertanggungjawaban publik. Penelitian ini bertujuan membandingkan pengaturan kelembagaan Danantara dengan dua sovereign wealth fund di kawasan Asia Tenggara, yaitu Temasek Holdings (Singapura) dan Khazanah Nasional Berhad (Malaysia), serta merumuskan model mekanisme pengawasan dan akuntabilitas hukum yang ideal. Penelitian menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan Danantara berbeda secara fundamental dari Temasek dan Khazanah dalam tiga aspek utama, yaitu rezim hukum pembentukan, derajat pemisahan fungsi kepemilikan dan pengelolaan, serta kejelasan mandat kelembagaan. Urgensi reformasi tata kelola Danantara turut terkonfirmasi secara empiris, ditandai penurunan outlook kredit Indonesia oleh Moody’s dan Fitch Ratings sepanjang tahun 2026 serta kekosongan hukum mengenai penerapan rezim kepailitan terhadap Danantara, berbeda dengan kepastian hukum yang dimiliki kedua lembaga pembanding. Berdasarkan praktik terbaik kedua lembaga, penelitian merumuskan model pengawasan ideal Danantara yang bertumpu pada tiga pilar, yaitu penguatan pengawasan internal, pengawasan eksternal berlapis, dan transparansi publik terstruktur melalui adopsi Santiago Principles. Penelitian ini merekomendasikan penguatan komposisi independen Dewan Pengawas serta kewajiban keterbukaan informasi Danantara kepada publik dan Dewan Perwakilan Rakyat guna memperkuat akuntabilitas kelembagaannya.