Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan Terhadap Barang Impor di Daerah Istimewa Yogyakarta

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pelaksanaan Undang-Undang No 17 Tahun 2006 tentang pabean terhadap bea masuk impor di Daerah Istimewa Yogyakarta. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimana prosedur pelaksanaan kegiatan barang ekspor impor berdasarkan Undang- Undang Nomor 17 tahun 2006 khususnya di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Daerah Istimewa Yogyakarta?; Bagaimana sistem pemungutan Bea masuk terhadap barang Impor di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Daerah Istimewa Yogyakarta ?; dan Bagaimana penjatuhan sanksi terhadap importir yang melakukan penyimpangan data di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis empiris. Data penelitian dikumpulkan dengan cara wawancara dan studi pustaka. Dan diolah dengan menggunakan adapun fokus penelitiannya adalah terletak yang ditinjau pada pelaksanaan Undang- Undang No 17 Tahun 2006 tentang pabean terhadap bea masuk impor di Daerah Istimewa Yogyakarta. Analisis dilakukan dengan data kualitatif maupun dalam bentuk tabel-tabel untuk data kuantitatif terkait Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pabean Terhadap Bea Masuk Impor Di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil studi ini masih menunjukan bahwa adanya pihak importir yang melakukan pemalsuan invoice (faktur pembelian) atau kesalahan pengenaan pajak terhadap bea xv masuk impor oleh Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai atau Pabean di Daerah Istimewa Yogyakarta.