Peran Partai Politik dalam Mengakomodasi Aspirasi Masyarakat dalam Proses Pencalonan dan Penetapan Calon Kepala Daerah menurut Undang-Undang Pemerintah Daerah (Studi Kasus PDIP Bantul dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2010)
Abstract
Studi ini berusaha memahami peran partai politik dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam proses pencalonan dan penetapan calon kepala daerah, dengan studi ini maka diharapkan kita mengetahui lebih dalam dan lebih jauh seberapa besar peran partai politik terhadap partisipasi masyarakat dalam pencalonan dan penetapan calon kepala daerah, apakah benar-benar ada korelasi antara kehadiran partai politik dengan tingkat kesadaran politik masyarakat dalam proses pencalonan dan penetapan calon kepala daerah. Apakah partai politik menentukan atas tinggi atau rendahnya kesadaran hukum dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat untuk proses pencalonan dan penetapan calon kepala daerah. Sehingga, kita bisa mengetahui seberapa signifikan peran partai politik, jika perannya signifikan maka akan menjadi sebuah referensi atau modal bagi partai politik lain guna meningkatkan peranannya dalam pendidikan hukum dan partisipasi masyarakat. Selanjutnya secara lebih spesifik studi ini akan membahas PDIP Bantul peranannya terhadap kesadaran hukum partisipasi masyarakat dalam proses pencalonan dan penetapan calon kepala daerah bantul.
Collections
- Law [3503]
Related items
Showing items related by title, author, creator and subject.
-
Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Pada Seluruh Kabupaten/Kota Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 - 2014)
Yomara, Rozaq (Universitas Islam Indonesia, 2017-08-18)The purpose of this study was to measure the contribution of regional tax and Retribution Income income original area between Cities in Yogyakarta special region and see the level of achievement of the realization of tax ... -
IMPLEMENTASI URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA MAGELANG MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 2 TAHUN 2008 BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN (SUB BIDANG OTONOMI DAERAH)
BAYU MAHENDRA, 12912076 (UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2014-11-07)Otonomi daerah merupakan esensi pemerintahan desentralisasi dimana pengertian otonomi daerah adalah kebebasan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan. Kebebasan dan kemandirian dalam hal ... -
Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi pada Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010 - 2014)
Yomara, Rozaq (Universitas Islam Indonesia, 2016)Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah antar Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta serta melihat tingkat pencapaian realisasi ...
