Keterkaitan Fatwa MUI No 33 Tahun 2018 Tentang Measle Rubella Dengan Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana fatwa MUI No 33 Tahun 2018 tentang measle rubella ditinjau dari Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, Rumusan masalah yang diajukan adalah sebagai berikut: Bagaimana Fatwa Majelis Ulama terkait Vaksin Measles Rubella (MR) dan jika dikaitkan dengan Undang-undang Kesehatan ? penelitian ini termasuk tipologi penelitian normatif, data-data terkait dengan penelitian ini diperoleh dari studi dokumen/pustaka, analisis dilakukan dengan merujuk kepada dokumen/pustaka yang terkait dengan pembahasan. Hasil dari studi ini menunjukan; 1. A. Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 33 Tahun 2018 tentang vaksin Maesle Rubella; Pada dasarnya pengunaan vaksin tersebut adalah haram karena adanya kandungan non halal yang terdapat dalam vaksin tersebut. Akan tetapi Majelis Ulama Indonesia juga memberikan keluasan hukum terkait pembolehan penggunaan vaksin tersebut, dikarenakan sesuatu yang bersifat darurat dan demi keselamatan manusia (hifz an-nafs), sampai ditemukannya vaksin yang terbuat dari bahan yang halal. B. Fatwa Majelis Ulama Indonesia merupakan produk hukum yang bersifat khusus (tabyin dan tajwih) yang hanya berlaku dikalangan umat Islam sedangkan Undang-Undang Kesehatan adalah produk hukum yang bersifat umum dan berlaku bagi semua warga negara bukan hanya umat Islam. Keterkaitan yang terdapat dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia maupun Undang-Undang Kesehatan tersebut adalah Undang-Undang Kesehatan sebagai landasan konstitusi dalam pelayanan kesehatan setiap warga neagara, sedangkan fatwa lebih spesifik (tabyin dan tajwih) dan khusus dalam peranannya bersinergi dengan Undang-Undang Kesehatan untuk memberikan dasar hukum atas pengunaan produk kesehatan yang akan digunakan oleh umat Islam. Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan juga Undang-Undang Kesehatan memiliki tujuan yang sama yakni memberikan maslahat bagi umat. Kata kunci ; Measle rubella , fatwa Mui dan Undang-Undang Kesehatan