• Login
    View Item 
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Undergraduate Thesis
    • Faculty of Law
    • Law
    • View Item
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Undergraduate Thesis
    • Faculty of Law
    • Law
    • View Item
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    Analisis Pengaturan dan Praktik Rekrutmen Calon Kepala Daerah Pada Pilkada Kabupaten Sleman Tahun 2020 (Studi pada DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Sleman dan DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sleman)

    Thumbnail
    View/Open
    16410510 Fuad Rizki Gazali.pdf (3.385Mb)
    Date
    2020
    Author
    Fuad Rizki Gazali
    Metadata
    Show full item record
    Abstract
    Studi ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan prinsip demokrasi pada proses rekrutmen calon kepala daerah yang ada pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Amanat Nasional pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Sleman. Rumusan masalah yang diajukan yaitu bagaimana pengaturan tentang rekrutmen calon kepala daerah di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Amanat Nasional dan apakah pelaksanaan rekrutmen calon kepala daerah oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Amanat Nasional di Sleman sudah sesuai dengan aturan internal partai dan memenuhi prinsip demokrasi. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara dengan pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional. Analisis dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dipadukan dengan pendekatan sosiologis dan politik. Hasil studi pada penelitian ini menujukkan bahwa partai dalam melakukan rekrutmen terhadap calon kepala daerah sudah sesuai dengan pengaturan yang ada di dalam aturan masing-masing partai, tetapi dalam pelaksanaannya, terdapat ketidaksesuaian dengan prinsip demokrasi dikarenakan terdapat calon yang direkomendasikan tidak berdasarkan hasil rekrutmen yang diajukan oleh tim penjaringan. Penelitian ini merekomendasikan bahwa perlunya memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan perekrutan dan pusat melakukan pengawasan secara menyeluruh agar nantinya tidak terjadi kecurangan-kecurangan pada pelaksanaan rekrutmen calon kepala daerah serta perlu dibentuknya aturan secara khusus mengenai rekrutmen calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah agar lebih jelas.
    URI
    https://dspace.uii.ac.id/123456789/26882
    Collections
    • Law [3447]

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV
     

     

    Browse

    All of DSpaceCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

    My Account

    LoginRegister

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV