Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 1997-2016

Abstract

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. IPM juga digunakan untuk mengklasifikasi apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan untuk mengukur pengaruh dari kebijaksaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Guna untuk mengetahui pengaruh kebijkan ekonomi, maka peneliti dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Provinsi Daeah Istimewa Yogyakarta pada periode 1997 sampai 2016. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Metode analisis data yang digunakan ini adalah Error Corection Model (ECM) yang dapat menganalisa keterkaitan antara variabel independen terhadap variabel dependen dalam jangka panjang dan jangka pendek. Hasil analisis data menunjukkan bahwa dalam jangka pendek variabel PDRB per Kapita berpengaruh positif namun tidak signifikan tehadap IPM sehingga tidak sesuai dengan hipotesis, variabel Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif terhadap IPM sehingga tidak sesuai dengan hipotesis, variabel Pengeluaran Pemerintah berpengaruh negatif terhadap IPM sehingga tidak sesuai dengan hipotesis, sedangkan variabel Kemiskinan berpengaruh negatif terhadap IPM sehingga sesuai dengan hipotesis. Dan dalam jangka panjang variabel PDRB per Kapita berpengaruh positif terhadap IPM sehingga sesuai dengan hipotesis, variabel Pengeluran Pemerintah berpengaruh negatif terhadap IPM sehingga tidak sesuai dengan hipotesis, variabel Kemiskinan berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap IPM sehingga tidak sesuai dengan hipotesis, dan variabel Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif terhadap IPM sehingga tidak sesuai dengan hipotesis. Dalam hasil analisis menunjukkan bahwa variabel PDRB per Kapita, Pengeluaran Pemerintah, dan Pertumbuhan Ekonomi tidak sesuai dengan hipotesis yang dikarenakan masih rendahnya upah minimum daerah atau upah buruh, belum optimalnya penyerapan dan lambatnya penyaluran subsidi terhadap masyarakat kurang mampu, dan masih banyaknya ketimpangan pendapatn antar daerah.