ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM ISLAM

Abstract

Penelitian ini membahas tentang alat bukti elektronik dalam pembuktian pidana dalam hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Dalam KUHAP Pasal 184 ayat (1) disebutkan bahwa alat bukti yang sah ada 5 yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa. Dengan dasar inilah hakim dapat menjatuhkan putusan perkara, tetapi seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi yang makin canggih, alat bukti elektronik pun menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Dalam Hukum Islam sendiri mengenai pembuktian pidana telah ditentukan oleh Al-Qur’an Maupun As-Sunnah. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kedudukan dan kekuatan alat bukti elektronik dalam Hukum Positif Indonesia maupun Hukum Islam, serta mengidentifikasi karakteristik serta analisis yang digunakan agar alat bukti elektronik dapat digunakan dalam persidangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan normatif analitis perbandingan hukum yang bersifat deskriptif-komparatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alat bukti elektronik merupakan alat bukti yang sah yang dapat digunakan dalam persidangan. Hal ini dikarenakan alat bukti yang ada dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP mengalami perluasan makna. Secara hukum Islam sendiri, sebagian alat bukti elektronik ini dapat di Qiyas kan dengan alat bukti yang ada dalam hukum Islam. Akan tetapi alat bukti elektronik ini masih belum kuat dan tidak dapat berdiri sendiri dibutuhkan ahli untuk menganalisis mengenai keaslian dari alat bukti elektronik tersebut.