| dc.description.abstract | ABSTRAK
Perlindungan terhadap hak-hak anak telah menjadi perhatian seluruh dunia termasuk Indonesia. Penting bagi Bangsa dan Negara untuk melakukan perlindungan karena anak adalah aset tidak ternilai bagi kelangsungan hidup Bangsa Indonesia. Salah satu poin utama dalam perlindugan anak di Indonesia adalah upaya perlindungan dan pemenuhan terhadap hak atas identitas anak. Identitas bagi anak penting karena dengan identitas anak akan mendapatkan status nama, tanggal lahir, domisili, hubungan keluarga, dan status kewarganegaraannya. Pemberian identitas yang resmi dan diakui secara nasional itulah yang diupayakan oleh Pemerintah Pusat dengan memberikan kartu identitas bagi anak melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Kartu Identitas Anak atau KIA adalah kartu identitas resmi nasional bagi anak-anak di seluruh Indonesia serta dapat dimanfaatkan untuk kepentingan anak. KIA telah diberlakukan secara nasional termasuk di Pemerintah Kota Yogyakarta dan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta. Pada Penelitian ini studi dilaksanakan di Kota Yogyakarta dengan mengajukan dua rumusan masalah; bagaimana implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak di Kota Yogyakarta sebagai upaya pemenuhan hak atas identitas anak?; apakah faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak di Kota Yogyakarta.
Penelitian ini menggunakan tipologi yurudis-sosiologis. Bahan-bahan yang digunakan adalah undang-undang, prinsip-prinsip hukum, konvensi internasional. Kemudian dibandingkan dengan pelaksanaan di lapangan terkait dengan bagaimana implementasi kebijakan tersebut dilaksanakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaannya. Data lapangan diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, Kantor-Kantor Kelurahan di Kota Yogyakarta yang dipilih dengan metode random sampling, dan hasil kuisioner yang dibagikan secara acak kepada masyarakat di Kota Yogyakarta.
Hasil penelitian menunjukan implementasi kebijakan KIA di Kota Yogyakarta telah dilaksanakan dengan menghadirkan metode-metode sebagai upaya pelaksanaan KIA dan hasil yang dicapai dapat dinilai cukup baik. Hal tersebut terbukti dari data Pemegang KIA hasil capaian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Yogyakarta yang meningkat setiap tahunnya. Meski telah berjalan cukup baik tetapi pelaksanaan tersebut masih mendapatkan kendala, yaitu utamanya kurangnya petugas pelaksana KIA sehingga membuat sosialisasi menjadi kurang, kurangnya dukungan dari sektor lain dalam penggunaan KIA, faktor masyarakat dan faktor peraturan yang tidak memiliki sanksi.
Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah perlunya pendidikan pengetahuan tentang KIA bagi seluruh Kelurahan, penambahan petugas dalam melaksanakan KIA baik ditingkat Dinas, Kecataman, dan Kelurahan KIA perlu mendapatkan dukungan dari sektor lain seperti dalam Pendidikan, yaitu agar KIA dapat digunakan sebagai bukti identitas dalam mendaftar sekolah, perlunya pendidikan hukum tentang KIA bagi masyarakat, dan perlunya penambahan pasal tentang sanksi agar peraturan yang ada dapat ditaati oleh seluruh masyarakat. | en_US |
