| dc.description.abstract | Dalam melahirkan tata kelola pemerintahan di Indonesia masyarakat diharapkan ikut berpartisipasi dalam mengelola daerahnya masing-masing. Menurut Hariyanto (2005) kebijakan desentralisasi menjadi pilihan baik di negara maju maupun negara berkembang dalam menjalankan kebijakan ekonominya tidak terkecuali di Indonesia. Menurut halim dalam rahmawati (2010) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, kepada daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak/retribusi dan mengelola Sumber Daya Alam. Sumber dana bagi daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan (DBH, DAU dan DAK) dan pinjaman daerah, dekonsentrasi. Tiga sumber pertama langsung dikelola oleh pemerintah daerah melalui APBD, sedangkan yang lain dikelola oleh pemerintah pusat melalui kerjasama dengan pemerintah daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri dari tiga komponen utama, yaitu unsur penerimaan, belanja rutin dan belanja pembangunan. Pengeluaran Daerah (1) adalah uang yang keluar dari kas daerah (Pasal 1 Angka 12 UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara). Pengeluaran Daerah (2) adalah uang yang keluar dari kas daerah (Pasal 1 Angka 12 UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan). Di Daerah Istimewa Yogyakarta, pengeluaran pemerintah daerah setiap tahunnya semakin meningkat. Dalam penelitian ini, model pengeluaran pemerintah daerah DIY di estimasi dengan menggunakan OLS. Dengan periode pengamatan 16 tahun dari 1996-2011. Penelitian ini menggunakan beberapa pengujian, seperti uji t, uji F, uji asumsi klasik.
Hasil analisis dari penelitian ini, semua variabel independen (PDRB konstan perkapita, PAD dan dana perimbangan) berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran daerah DIY dan secara bersama-sama semua variabel berpengaruh signifikan. | id |
