| dc.description.abstract | Pengisian jabatan Wakil Walikota Surabaya menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dalam proses pelaksanaannya terdapat banyak kejanggalan. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimanakah pengisian jabatan Wakil Walikota menurut peraturan perundang-undangan?; Apakah pengisian jabatan Wakil Walikota Surabaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan?. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum normatif. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi dokumen/pustaka, kemudian digabungkan dengan permasalahan yang dipadukan dengan pandangan ahli hukum yang terkait dengan masalah ini dan kemudian ditarik kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pengisian jabatan Wakil Walikota Surabaya terdapat banyak kejanggalan dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Ayat (2) dan (5), Pasal 42 Ayat (1) huruf e UU No.32 Tahun 2004. Pasal 26 Ayat (4) dan (6) UU No.12 Tahun 2008. Pasal 344 Ayat (1) huruf e UU No.27 Tahun 2009. Pasal 131 Ayat (2c) PP No. 49 Tahun 2008. Pasal 47 Ayat (3-6), Pasal 53 Ayat (2), Pasal 54 Ayat (1), Pasal 55 Ayat (2-5) Peraturan KPU No.16 Tahun 2010. Beberapa kejanggalan yang dimaksud yakni, dugaan pemalsuan tanda tangan Walikota, pemilihan yang seharusnya dilakukan oleh PANLIH (Panitia Pemilihan) dilakukan sendiri oleh DPRD, proses rapat di DPRD tidak memenuhi kuorum ¾ sehingga dilakukan skorsing selama 2 (dua) hari, dugaan manipulasi surat dari Mendagri yang isinya untuk memperbaiki proses pemilihan, dugaan manipulasi data dalam berkas persyaratan administrasi yang awalnya hanya ada 2 (dua) tanda tangan anggota PANLIH namun saat sampai ke Gubernur tanda tangan tersebut menjadi 4 (empat), padahal berkas tersebut adalah syarat keluarnya SK. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penyempurnaan dan pembaruan aturan hukum yang secara khusus mengatur tentang prosedur pengisian jabatan Wakil Kepala Daerah yang mengalami kekosongan. | id |
