Perampasan Harta Kekayaan Terdakwa dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yang Tidak Disertai Pembuktian Tindak Pidana Asalnya

Abstract

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini tentang pelindungan hukum terhadap perampasan harta kekayaan terdakwa dalam kasus tindak pidana pencucian uang yang tidak disertai pembuktian tindak pidana asalnya. Pendekatan yang di gunakan yaitu menggunakan metode yuridis normatif, dengan cara menelaah bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan teori-teori yang terdapat dalam berbagai literatur. Data primer diperoleh dari hasil wawancara terhadap hakim pengadilan tindak pidana korupsi Yogyakarta dan ahli hukum pidana Universitas Islam Indonesia. Data sekunder diperoleh dari putusan pengadilan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),Undang-Undang No. 8 Tahun 2010tantang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,putusan MK No. 77/PUU-XII/2014 serta studi pustaka berupa buku, jurnal, dan literatur hukum lainnya.Hasil penelitian setelah melakukan analisis terhadap beberapa putusanseperti kasus Djoko Susilo, Luthfi Hasan Ishaq, Bahasyim, dan M. Akil Mochtar, serta memperhatikan pendapat ahli dan hasil wawancaradapat disimpulkan bahwaperampasan terhadap harta kekayaan yang tidak disertai dengan pembuktian tindak pidana asalnya dan hanya didasarkan pada dugaan semata karena terdakwa tidak dapat membuktikan asal usul hartanya dalam kasus tindak pidana pencucian uang tidak memberikan perlindungan hukum dan bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 2H ayat (4) UUD 1945.