Show simple item record

dc.contributor.advisorDr. Yusdani, MA
dc.contributor.authorFadhilah, Eva, 13421024
dc.date.accessioned2018-04-23T11:38:11Z
dc.date.available2018-04-23T11:38:11Z
dc.date.issued2017-03-15
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/6796
dc.description.abstractIndonesia termasuk salah satu Negara yang paling rawan terhadap ancaman bencana. Hal ini dapat dilihat dari letak astronomis Indonesia yang terletak diantara 60 LU-110 LS dan 950 BT- 1410 BT dan letak geologisnya yang berada di jalur gunung berapi aktif,diapit oleh tiga pahatan lempengan tektonik dunia yaitu lempeng Eurasia, Indonesia-australia, dan pasifik. Berdasarkan data BNPB, hingga tahun 2016, tercatat lebih dari 1.707 kejadian bencana telah terjadi di Indonesia. Dampak dari banyaknya bencana yang terjadi tidak hanya meluluh lantahkan bangunan namun juga korban jiwa baik yang meninggal maupun yang selamat namun harus mengungsi. Di Daerah pengungisan, dalam manajemen penanggulangan bencana seringkali korban dianggap satu etnitas sehingga cara memperlakukannya pun sama dalam pemberian bantuan. Padahal ada beberapa bantuan yang bersifat khusus yang dibutuhkan perempuan namun tidak dibutuhkan laki-laki seperti pembalut dan pakaian dalam ketika menstruasi, sanitasi, air bersih untuk menjaga kebersihan organ reproduksi, MCK yang aman, multivitamin bagi ibu hamil dan menyusui, obat - obatan penghilang rasa sakit ketika menstruasi dan peralatan persalinan. Berdasarkan hal tersebut seharusnya ada sensitifitas gender dalam pemberian bantuan yang harus dirumuskan dalam kebijakan pemerintah. Dengan menggunakan metode analisis domain dan pendekatan Maqāṣid as-Syari‟ah, penelitian ini memperoleh data bahwa Pasal 48 dan 53 yang mengatur tentang pemenuhan kebutuhan dasar bagi pengungsi dalam bencana belum memenuhi standar pro gender. Hal ini dapat diketahui dari berbagai laporan yang ada berkaitan dengan bencana. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Fiqih sebagai hukum yang mengatur tata cara kehidupan juga harus mampu merespon hal tersebut. Maka dengan ini peneliti menawarkan sebuah gagasan Fiqih Gender dalam upaya pemenuhan kebutuhan perempuan yang dinilai sangat penting bagi perempuan. Hal ini bertujuan agar berbagai kebijakan yang dibuat pemerintah bisa seutuhnya mengandung kemaslahatan bagi seluruh elemen bangsa tak terkecuali perempuan.id
dc.publisherUniversitas Islam Indonesiaid
dc.subjectKebutuhan Khusus Perempuanid
dc.subjectMaqāṣid as-Syari‟ahen_US
dc.subjectFiqih Genderen_US
dc.subjectPenanggulangan Bencanaid
dc.titleTinjauan Fiqih Gender Dengan Pendekatan Maqāṣid Assyari‟ah Terhadap Pasal 48 Huruf D Dan Pasal 53 Undangundang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencanaid
dc.typeUndergraduate Thesisen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record