Tinjauan Fiqih Gender Dengan Pendekatan Maqāṣid Assyari‟ah Terhadap Pasal 48 Huruf D Dan Pasal 53 Undangundang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
Abstract
Indonesia termasuk salah satu Negara yang paling rawan terhadap
ancaman bencana. Hal ini dapat dilihat dari letak astronomis Indonesia yang
terletak diantara 60 LU-110 LS dan 950 BT- 1410 BT dan letak geologisnya yang
berada di jalur gunung berapi aktif,diapit oleh tiga pahatan lempengan tektonik
dunia yaitu lempeng Eurasia, Indonesia-australia, dan pasifik. Berdasarkan data
BNPB, hingga tahun 2016, tercatat lebih dari 1.707 kejadian bencana telah terjadi
di Indonesia.
Dampak dari banyaknya bencana yang terjadi tidak hanya meluluh
lantahkan bangunan namun juga korban jiwa baik yang meninggal maupun yang
selamat namun harus mengungsi. Di Daerah pengungisan, dalam manajemen
penanggulangan bencana seringkali korban dianggap satu etnitas sehingga cara
memperlakukannya pun sama dalam pemberian bantuan. Padahal ada beberapa
bantuan yang bersifat khusus yang dibutuhkan perempuan namun tidak
dibutuhkan laki-laki seperti pembalut dan pakaian dalam ketika menstruasi,
sanitasi, air bersih untuk menjaga kebersihan organ reproduksi, MCK yang aman,
multivitamin bagi ibu hamil dan menyusui, obat - obatan penghilang rasa sakit
ketika menstruasi dan peralatan persalinan. Berdasarkan hal tersebut seharusnya
ada sensitifitas gender dalam pemberian bantuan yang harus dirumuskan dalam
kebijakan pemerintah.
Dengan menggunakan metode analisis domain dan pendekatan Maqāṣid
as-Syari‟ah, penelitian ini memperoleh data bahwa Pasal 48 dan 53 yang
mengatur tentang pemenuhan kebutuhan dasar bagi pengungsi dalam bencana
belum memenuhi standar pro gender. Hal ini dapat diketahui dari berbagai laporan
yang ada berkaitan dengan bencana.
Berkaitan dengan hal tersebut, maka Fiqih sebagai hukum yang mengatur
tata cara kehidupan juga harus mampu merespon hal tersebut. Maka dengan ini
peneliti menawarkan sebuah gagasan Fiqih Gender dalam upaya pemenuhan
kebutuhan perempuan yang dinilai sangat penting bagi perempuan. Hal ini
bertujuan agar berbagai kebijakan yang dibuat pemerintah bisa seutuhnya
mengandung kemaslahatan bagi seluruh elemen bangsa tak terkecuali perempuan.
Collections
- Islamic Law [644]