PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN IZIN PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR GUNUNG MURIA DI KABUPATEN KUDUS

Abstract

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap izin pemanfaatan sumber daya air Gunung Muria di Kabupaten Kudus dan untuk mengetahui konsekuensi hukum terhadap seseorang atau Badan Hukum yang melakukan pemanfaatan tanpa izin sumber daya air Gunung Muria di Kabupaten Kudus Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang wujudnya sebagai norma yaitu tidak berdasarkan asas tapi dapat diuji secara empiris yang dalam penelitiannya banyak melakukan wawancara. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi pustaka dan melakukan wawancara, kemudian diolah dengan mendeskripsikan data yang telah terkumpul dengan rangkaian kalimat yang berbentuk narasi. Hasil penelitian ini menunjukkan Penegakan hukum yang pemerintah tempuh secara adminstrasi hanya menggunakan pengawasan represif yaitu hanya melakukan upaya pengawasan setelah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan,. Menurut penulis seharusnya pemerintah sebelum terjadinya pemanfaatan air ini menggunakan upaya pengawasan secara preventif juga, upaya ini dianggap efektif dalam melakukan pencegahan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan karena upaya pengawasan ini dilakukan sebelum terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan tersebut. Konsekuensi dari pemanfaatan air ini secara ilegal, Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus tidak menerima pajak retribusi dari pengusahaan yang melakukan pengambilan air di wilayah Kudus ini, karena melanggar Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dengan nama PAP dipungut pajak atas setiap pengambilan dan/atau pemanfaatn air permukaan. Penelitian ini merekomendasi izin lingkungan dikeluarkan apabila dokumennya atau persyaratannya sudah lengkap, karena dalam masalah ini berdampak pada masyarakat. Pihak Pemerintah Kabupaten Kudus tidak hanya melakukan penegakan hukum berupa sanksi amdninistrasi tetapi juga menerapkan penegakan hukum berupa sanksi pidana