Modus Operandi dan Penegakan Hukum Pidana terhadap Perdagangan Ilegal Satwa yang Dilindungi di Daerah Istimewa Yogyakarta

Abstract

Perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap lingkungan hidup yang perkembangannya semakin kompleks dan dinamis, terutama seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi digitital. Perkembangan teknologi tersebut tidak hanya memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat, tetapi juga dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk memperluas jaringan dan mempermudah transaksi ilegal, termasuk dalam praktik perdagangan satwa liar yang dilindungi oleh hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta mengkaji secara mendalam modus operandi yang digunakan dalam tindak pidana perdagangan ilegal satwa liar di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada analisis terhadap mekanisme penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Yogyakarta dan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (POLDA DIY), serta berbgai kendala yang dihadapi dalam proses penanggulangan kejahatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum empiris, yaitu pendekatan yang mengkaji hukum tidak hanya dari aspek normatif atau peraturan perundang-undangan, tetapi juga melihat implementasinya dalam praktik di lapangan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan sosiologis, yang bertujuan untuk memahami bagaiamana hukum bekerja dalam konteks sosisal masyarakat. Data penelitian diperoleh melalui beberapai teknik pengumpulan data, yaitu wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modus operandi perdagangan satwa liar dilindungi dilakukan melalui media sosial seperti Facebook serta grup WhatsApp tertutup yang bersifat terbatas. Transaksi dilakukan dengan sistem Cash on Delivery (COD) dan rekening bersama (rekber), sedangkan distribusi satwa menggunakan bus antarkota, jasa travel, dan ekspedisi. Motif pelaku umumnya dipengaruhi oleh faktor ekonomi serta alasan non-ekonomi seperti hobi dan koleksi pribadi. Dalam penegakannya, BKSDA dan POLDA DIY melakukan upaya secara pre-emtif, preventif, dan represif, namun masih menghadapi sejumlah kendala seperti kesulitan pembuktian dalam kejahatan siber, keterbatasan sumber daya manusia, minimnya sarana prasana, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Kesimpulan, diperlukan penguatan penegakan hukum berbasis teknologi digital serta peningkatan edukasi dan kesadaran masyarakat untuk menekan praktik perdagangan satwa liar dilindungi di Daerah Istimewa Yogyakarta.