Kedudukan dan Tanggung Jawab Agen dalam Pengaturan Layanan Keuangan Digital

Abstract

Studi ini bertujuan untuk untuk mengetahui bagaimana kedudukan dan tanggung jawab agen dalam pengaturan Layanan Keuangan Digital. Rumusan masalah yang diajukan yaitu bagaimana kedudukan dan tanggung jawab agen dalam pengaturan Layanan Keuangan Digital?. Penilitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif. Analisis dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Agen dalam LKD merupakan pihak yang membantu Bank dalam menjalankan penyelenggaraan LKD. Hubungan hukum antara agen dengan prinsipal dalam penyelenggaraan LKD adalah berupa perjanjian kerjasama, yang secara unsur menyerupai perjanjian pemberian kuasa. Agen LKD memiliki tanggung jawab hukum selama menjalankan tugas yang dijalankannya. Apabila agen bertindak sesuai dalam perjanjian maka lepas dari tanggung jawab pribadi, tetapi apabila agen bertindak diluar wewenang dalam perjanjian maka wajib memberikan tanggung jawab pribadi. Pengaturan hukum mengenai tanggung jawab agen LKD tersebut tidak diatur secara tegas dalam peraturan Bank Indonesia tentang Uang Elektronik. Oleh sebab itu, apabila tidak diatur secara tegas tanggung jawab hukum suatu perikatan dalam perjanjian yang dibuat para pihak, maka semua dikembalikan kepada KUHPer yakni buku ketiga KUHPer sesuai sifatnya yaitu sebagai pelengkap. Karena unsure-unsurnya serupa dengan perjanjian pemberian kuasa, maka akan mengikuti ketentuan Pasal 1792 sampai 1819 KUHPer.