Urgensi Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman

Abstract

Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sleman dituntut untuk mampu mengakomodir kebutuhan riil masyarakat yang selama ini belum dapat dijangkau dengan optimal melalui pendekatan teknokratis dan partisipatif. Penelitian ini mengkaji urgensi pokok-pokok pikiran DPRD Sleman dalam penyusunan RKPD Kabupaten Sleman, sejauh mana akomodasinya, dan bagaimana dinamika penyerapan dan penyelasarannya dalam penyusunan RKPD Kabupaten Sleman. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris dengan

pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan, pertama pokok- pokok pikiran DPRD Sleman merupakan hak sekaligus kewajiban anggota DPRD

yang secara filosofis, sosiologis, dan yuridis berfungsi strategis menjembatani kebutuhan riil masyarakat melalui pendekatan politis., Kedua, praktiknya akomodasi pokok-pokok pikiran DPRD Sleman masih terbatas dengan kamus usulan pokok-pokok pikiran DPRD Sleman yang dirumuskan Bappeda Sleman. Ketiga, terdapat rencana penguatan substansi kamus usulan pokok-pokok pikiran DPRD Sleman melalui pelibatan DPRD dalam rapat komisi bersama mitra kerja OPD terkait.. Dengan demikian Penulis dapat memberikan saran, pertama perlu adanya penguatan usulan berdasarkan aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat berbasis data bagi setiap anggota DPRD Sleman. Kedua perlu peningkatan responsivitas kamus usulan pokok-pokok pikiran DPRD Sleman. Ketiga perlunya pelembagaan formal mekanisme perumusan kamus usulan pokok-pokok pikiran DPRD Sleman oleh Bappeda Sleman bersama DPRD Sleman sebagai upaya optimalisasi pendekatan teknokratis dan politis dalam perencanaan pembangunan daerah yang responsif.