Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dalam Penyaluran Tenaga Kerja Indonesia

Abstract

Skripsi yang berjudul : PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA YOGYAKARTA DALAM PENYALURAN TENAGA KERJA INDONESIA, yang berisi pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang terjadi di Yogyakarta. Merupakan peranan dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta untuk dapat menjalankan fungsi-fungsinya, seperti fungsi pelayanan masyarakat (public service function), fungsi pelaksanaan pembangunan (development function), fungsi perlindungan kepada masyarakat (protective function). Dalam penyaluran tenaga kerja ke luar negeri, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi bekerjasama dengan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), mengingat masalah ketenagakerjaan tidak mudah. Dinas Sosial Tenaga Kerja berusaha untuk memberikan perlindungan dan memberikan hak dan kewajiban yang sepantasnya di terima oleh tenaga kerja. Rumusan Masalah yang diajukan yaitu: Syarat-syarat apa saja yang harus dimiliki oleh PPTKIS sebagai penyalur TKI, Bagaimana proses pemberian ijin penyaluran tenaga kerja Indonesia kepada PPTKIS di Kota Yogyakarta oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta terhadap pengiriman TKI oleh PPTKIS Yogyakarta? Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif (pendekatan dari sudut pandang peraturan perundang-undangan yang berlaku). Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi lapangan melalui wawancara dan studi pustaka, yang kemudian di analisa secara kualitatif, yaitu data-data yang diperoleh dari lapangan maupun dalam kepustakaan setelah dikumpulkan, diseleksi dan disusun secara sistematis kemudian dianalisa berdasarkan hukum dan disajikan secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan tetap mengarah kepada permasalahan yang ada dan sekaligus meneliti implementasinya dalam praktek secara bijaksana. Hasil dari penelitian ini Syarat- syarat yang harus dimiliki oleh PPTKIS sebagai penyalur TKI adalah antara lain: Berbentuk badan hukum perseoran terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan peraturan perundan-undangan, memiliki modal Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milliard rupiah), memiliki rencana kerja penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri sekurang-kurangnya untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun berjalan, memiliki unit pelatihan kerja, memiliki sarana dan prasarana pelayanan penempatan TKI. Proses pemberian ijin tersebut harus disampaikan kepada Menteri yang disertai dengan rekomendasi dari Instansi Propinsi domisili dari PPTKIS tersebut. Pengawasan yang dilakukan oleh DinSosnakertrans Kota Yogyakarta adalah dengan bekerjasama dengan team monitoring/evaluasi serta pihak kelurahan dan masyarakat, untuk mengetahui perkembangan dari semua PPTKIS yang sedang beroperasi atau PPTKIS yang baru berdiri.