Implementasi asset recovery oleh Kejaksaan Tinggi Yogyakarta dalam mencapai zero loss policy (Studi Kasus BPR Bank Jogja)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi eksekusi riil terhadap aset atau harta benda Terpidana Tito Sudarmanto oleh Kejaksaan Tinggi DIY dan Kejaksaan Negeri Yogyakarta dalam mencapai target sesuai kebijakan zero loss policy pada kasus tindak pidana korupsi dan TPPU BPR Bank Jogja. Penelitian ini juga guna mengalasis strategi Kejaksaan Tinggi DIY dan Kejaksaan Negeri Yogyakarta dalam upaya mengatasi hambatan eksekusi aset yang bertujuan menilai keberhasilan upaya asset recovery. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan pendekatan sosiologi hukum. Data diperoleh melalui studi literatur terhadap norma hukum in abstracto serta penelitian lapangan guna melihat fakta hukum in concreto melalui wawancara dengan jaksa eksekutor di Kejaksaan Tinggi DIY dan Kejaksaan Negeri Yogyakarta terkait penanganan barang bukti berupa aset produktif dalam kasus kredit fiktif BPR Bank Jogja. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi eksekusi dalam upaya asset recovery di Kejaksaan Tinggi DIY dan Kejaksaan Negeri Yogyakarta terhadap harta benda Terpidana Tito Sudarmanto telah melalui proses rangkaian kebijakan dari tahap formulasi, aplikasi, dan eksekusi. Serta dalam implementasi prakteknya penuntut umum dalam upaya asset recovery dalam kasus kredit fiktif BPR Bank Jogja juga melalui tahapan peradilan dari penyeleidikan, penyidikan, prapenuntutan, penuntutan, pembuktian, putusan, dan ekseksui yang hingga saat ini hasil upaya asset recovery menghasilkan sekitar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) yang merupakan hasil lelang dari Sebagian harta benda berupa barang mewah Terpidana yang hasil lelang tersebut sementara masih di rekening penampungan lainya (RPL). Selanjutnya dari hasil penelitian ini masih ditemukan adanya hambatan yuridis dan hambatan non yuridis yang hingga saat ini masih dilakukan upaya penanganan atas eksekusi aset atau harta benda Terpidana Tito Sudarmanto yang telah di sita sesuai putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi upaya asset recovery oleh Kejaksaan perlu adanya manajemen organisasi kerja yang adaptif, guna kebijakan zero loss policy dapat menjadi standar ideal.