• Login
    View Item 
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Undergraduate Thesis
    • Faculty of Law
    • Law
    • View Item
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Undergraduate Thesis
    • Faculty of Law
    • Law
    • View Item
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    Tinjauan Yuridis Perizinan Mobil Plat Hitam sebagai Angkutan Umum di Kota Yogyakarta

    Thumbnail
    View/Open
    01.0 cover.pdf (134.5Kb)
    02 preliminari.pdf (877.7Kb)
    03 daftar isi.pdf (125.5Kb)
    04 abstract.pdf (120.7Kb)
    05.1 bab 1.pdf (296.1Kb)
    05.2 bab 2.pdf (319.4Kb)
    05.3 bab 3.pdf (293.2Kb)
    05.4 bab 4.pdf (122.1Kb)
    06 daftar pustaka.pdf (197.4Kb)
    07.1 lampiran 1.pdf (343.7Kb)
    Date
    2017-02-13
    Author
    Ayuningtyas, Dian, 13410177
    Metadata
    Show full item record
    Abstract
    Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perizinan mobil plat hitam yang digunakan sebagai angkutan umum di Kota Yogyakarta. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimanakah pengaturan hukum tentang perizinan mobil plat hitam yang digunakan sebagai angkutan umum di Kota Yogyakarta?; Bagaimanakah penegakan hukum terhadap mobil plat hitam yang digunakan sebagai angkutan umum di Kota Yogyakarta?. penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif empiris. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi terhadap peraturan perundang-undangan dan wawancara dengan narasumber. Hasil penulisan ini menunjukan bahwa perizinan mobil plat hitam yang digunakan sebagai angkutan umum di Kota Yogyakarta tertuang dalam Peraturan Mentei Perhubungan Nomor PM 32 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek serta kebijakan daerah yang mengacu pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2001 tentang perizinan angkutan. Pelaksanaam pemberian izin telah memenuhi prosedur yang ada dalam peraturan, namun sosialisasi terhadap perizinan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek masih sangat kurang. Penegakan hukum menjadi wewenang Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta yang dilakukan dengan cara patrol gabungan bersama kepolisian. Penerapan sanksi terhadap pelanggaran dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini menyarankan perlunya peran aktif Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dalam melaksanakan sosialisasi terhada penyelenggaraan perizinan angkutan orang tidak dalam trayek dan pengaturan perizinan yang mudah dan cepat. Penegakan hukum berupa pengawasan dan sanksi dilakukan sesering mungkin serta penerapan sanksi tegas sehingga menimbulkan efek jera bagi pelanggar
    URI
    http://hdl.handle.net/123456789/6629
    Collections
    • Law [3375]

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV
     

     

    Browse

    All of DSpaceCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

    My Account

    LoginRegister

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV