• Login
    View Item 
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Undergraduate Thesis
    • Faculty of Law
    • Law
    • View Item
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Undergraduate Thesis
    • Faculty of Law
    • Law
    • View Item
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    Pelaksanaan Lembaga Paksa Badan (Gijzeling) Terhadap Debitor Pailit yang Tidak Memiliki Itikad Baik dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit

    Thumbnail
    View/Open
    12410578 .pdf (1.040Mb)
    Date
    2017
    Author
    Herlambang, Bima Arindrayanto
    Metadata
    Show full item record
    Abstract
    Penelitian ini berjudul “Pelaksanaan Lembaga Paksa Badan (Gijzeling) terhadap Debitor Pailit yang Tidak Memiliki Ittikad Baik dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit” dengan permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimana pelaksanaan paksa badan terhadap debitor pailit yang tidak memiliki ittikad baik dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit?. Penelitian ini menggunakan metode normatif. Analisis dilakukan dengan cara pendekatan yang dilakukan sumber hukum, teori, buku-buku, dan hal lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil studi menunjukkan bahwasanya masih terdapat celah dalam pengaturan paksa badan di Indonesia yang mengakibatkan peraturan ini belum dapat dilaksanakan sama sekali. Dalam hal kekurangan dan celah dalam pengaturannya lebih kepada hal-hal yang bersifat prosedural dan masih terdapat kebingugan antar lembaga untuk dapat menjalankan paksa badan ini. Jika dikaitkan dengan proses pegurusan dan pemberesan harta pailit, hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya dengan adanya penahanan paksa badan yang dikenakan kepada debitor pailit akan memungkinkan menghambat proses pengurusan dan pemberesan harta pailit, karena apabila debitor ditahan sedangkan debitor pailit harus bersikap kooperatif dan memenuhi setiap panggilan kepada dirinya, hal ini akan menghambat mobilitas debitor pailit karena untuk dapat keluar dari tahanan harus dengan izin dari Hakim terlebih dahulu. Penelitian ini menyarankan pengaturan pelaksanaan paksa badan diatur secara terpadu di dalam peraturan yang tinggi setingkat Undang-Undang agar peraturannya ke depan memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat dan dapat diselenggarakan secara optimal.
    URI
    https://dspace.uii.ac.id/123456789/66111
    Collections
    • Law [3916]

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV
     

     

    Browse

    All of DSpaceCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

    My Account

    LoginRegister

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV