Analisis Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menanggapi SP2DK (Studi Kasus PT BNS Tahun 2025)

Abstract

Penerapan self assessment system di Indonesia sering kali memicu ketidaksesuaian administratif antara pelaporan komersial perusahaan dengan data pengawasan otoritas fiskal yang kemudian ditindaklanjuti melalui penerbitan SP2DK. Penelitian kualitatif deskriptif ini bertujuan menganalisis dasar penerbitan SP2DK, menguraikan tindak lanjut dalam menanggapi SP2DK, dan menganalisis tingkat kepatuhan PT BNS. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa surat tersebut diterbitkan atas dasar delapan poin indikasi ketidakcocokan data administrasi perpajakan. Pada hasil penyelesaiannya, PT BNS menanggapi secara kooperatif melalui pembetulan SPT Badan Tahunan, pelunasan kurang bayar sebesar Rp17.723.530 serta menyelesaikan STP berupa sanksi bunga pasal 8 ayat 2 UU KUP. Berdasarkan teori Slippery Slope Framework tindakan ini dikategorikan sebagai Enforced Compliance. Kebaruan penelitian ini terletak pada penyajian rinci respon SP2DK hingga sanksi STP, berfokus pada perdagangan eceran tradisional yang unik, serta hadirnya regulasi terbaru PMK 111 tahun 2025. Implikasinya menegaskan pentingnya pengawasan aktif fiskus dan penguatan pengendalian internal perpajakan badan guna menyelaraskan pembukuan komersial dengan ketentuan fiskal.