• Login
    View Item 
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Undergraduate Thesis
    • Faculty of Law
    • Law
    • View Item
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Undergraduate Thesis
    • Faculty of Law
    • Law
    • View Item
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    Implementasi Pasal 95 dan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Realisasi Pelaksanaan Good Mining Practices di Kabupaten Kulonprogo

    Thumbnail
    View/Open
    10410563.pdf (5.257Mb)
    Date
    2014
    Author
    Hidayati, Nurfika
    Metadata
    Show full item record
    Abstract
    Good Mining Practices adalah konsep pertambangan yang baik dan benar yang telah memiliki kekuatan hukum yang kuat yang telah termuat di dalam Pasal 95 dan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Pasal 95 dan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 terhadap realisasi pelaaksanaan Good Mining Practices di Kabupaten Kulonprogo dan bagaimana penegakan hukum terhadap pengusaha usaha pertambangan yang melanggarnya. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum empiris, yang mana pengumpulan data penelitian dilakukan dengan metode wawancara langsung dengan sumber, dan dilengkapi dengan studi dokumen pustaka. Pendekatan yang dilakukan oleh peneliti adalah yuridis sosiologis, yaitu metode yang meninjau dan mengkaji objek penelitian dengan berdasarkan pada aspek hukum atau perundangan-undangan yang berlaku. Hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti adalah praktek pelaksanaan Good Mining Practices berdasarkan Pasal 95 dan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 di Kabupaten Kulonprogo tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pengusaha tambang, karena kurang tegasnya faktor penegak hukumnya dan kurang sadarnya para pengusaha tambangnya. Selanjutnya para pengusaha tambang yang melanggar aturan hukum akan dikenai peringatan dari instansi yang terkait, yaitu Dinas Perindustrian Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral. Namun apabila masih belum terselesaikan maka pelanggar akan dikenai sanksi, baik itu sanksi administratif, sanksi perdata atau sanksi pidana.
    URI
    https://dspace.uii.ac.id/123456789/65365
    Collections
    • Law [3916]

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV
     

     

    Browse

    All of DSpaceCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

    My Account

    LoginRegister

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV