Hubungan Antara Kepala Daerah Dengan DPRD Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah di Kota Yogyakarta Periode 2009–2014

Abstract

Penelitian ini berjudul Hubungan Antara Kepala Daerah Dengan DPRD Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Yogyakarta Periode 2009/2014. Dasar Penelitian ini yaitu membahas mengenai pola dan bentuk hubungan antara Kepala Daerah Kota Yogyakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta yang mana kita ketahui dalam pembuatan sebuah Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) dibutuhkan kerjasama yang kuat antara Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) agar materi muatan serta bentuk kerjasama diantara keduanya dapat menghasilkan persetujuan bersama dalam proses pembentukan peraturan daerah. Persyaratan persetujuan bersama merupakan persyaratan mutlak yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dan didalam penelitian ini juga meneliti tentang faktor pendukung dan penghambat dalam proses pembentukan Peraturan Daerah (PERDA) agar didapatkan suatu produk peraturan daerah yang efektif dan sesuai dengan kondisi masyarakat Kota Yogyakarta. Serta untuk mengetahui tentang hubungan yang ideal antara lembaga eksekutif dengan lembaga legistalif kota Yogyakarta dalam hal pembentukan Peraturan Daerah. Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris. Tipe penelitian hukum normatif adalah pencermatan dokumen, hukum positif atau literatur kepustakaan yang merupakan data sekunder. Adanya intensitas kedekatan dan relevansimenjadi dasar menentukan suatu bahan hukum masuk kedaam kriteria tertentu, seperti : primer, sekunder dan tersier. Penelitian empiris, merupakan jenis data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan (field research)secara langsung dari responden yang berkaitan dengan obyek yang diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara secara mendalam, data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyaknya kendala dalam proses pembentukan peraturan daerah di Kota Yogyakarta terutama terkait dengan masalah komunikasi antara Walikota Yogyakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta periode 2009-2014 yang kurang harmonis hubungannya. Sehingga saran dari penelitian ini adalah dengan memperbaiki hubungan antara Kepala Daerah Kota Yogyakarta dengan DPRD Kota Yogyakarta sehingga hubungan diantara keduanya dapat berjalan harmonis untuk dapat menghasilkan produk peraturan daerah yang sesuai dengan kondisi masyarakat dan untuk kesejahteraan masyarakat kota Yogkakarta.