• Login
    View Item 
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Undergraduate Thesis
    • Faculty of Law
    • Law
    • View Item
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Undergraduate Thesis
    • Faculty of Law
    • Law
    • View Item
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    Tata Cara Pembuktian Tes DNA Pada Kasus Anak Luar Kawin Lisa Mariana (Studi Kasus Gugatan dalam Putusan Perkara Nomor 184/Pdt.G/2025/PN Bdg)

    Thumbnail
    View/Open
    21410616.pdf (1.422Mb)
    21410616 Bab 1.pdf (379.9Kb)
    21410616 Daftar Pustaka.pdf (288.9Kb)
    Date
    2026
    Author
    Na’im, Muhammad Ainun
    Metadata
    Show full item record
    Abstract
    Penelitian ini menganalisis tata cara hukum pembuktian tes DNA pada kasus anak luar kawin serta kedudukan hukum anak luar kawin apabila hasil tes DNA membuktikan seseorang sebagai ayah biologisnya. Batasan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada studi kasus gugatan Lisa Mariana dalam Putusan Perkara Nomor 184/Pdt.G/2025/PN Bdg. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan berfokus pada data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif normatif untuk menghasilkan kesimpulan yang deskriptif. Temuan pertama penelitian menunjukkan bahwa tata cara pembuktian tes DNA melalui jalur perdata mandiri hanya menghasilkan akta di bawah tangan yang berkekuatan hukum lemah jika diingkari oleh terduga ayah. Sebaliknya, pembuktian melalui jalur pidana (a- tipikal) di Pusdokkes Polri memberikan kekuatan hukum superior karena diakui sebagai alat bukti keterangan ahli dan petunjuk yang sah. Temuan kedua membuktikan bahwa apabila hasil tes DNA dinyatakan identik, pengadilan secara hukum wajib menetapkan laki-laki tersebut sebagai ayah biologis dengan konsekuensi munculnya hubungan keperdataan berupa kewajiban alimentasi. Namun, ketetapan hukum perdata tersebut tetap memisahkan hubungan keperdataan anak dengan status nasab serta perwalian dalam hukum Islam yang secara syariat dinyatakan tetap terputus.
    URI
    dspace.uii.ac.id/123456789/65009
    Collections
    • Law [3916]

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV
     

     

    Browse

    All of DSpaceCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

    My Account

    LoginRegister

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV