Akibat Hukum Ketidaklengkapan Fakta Material dalam Prospektus (Studi PT Adaro Energy Tbk)
Abstract
Sebuah perusahaan yang akan melakukan penawaran perdana saham (IPO) harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya yaitu merubah perusahaan tertutup menjadi terbuka. Demikian juga dengan PT Adaro Energy yang melakukan penawaran umum merubah perusahaan menjadi terbuka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penawaran perdana saham (IPO) PT Adaro dan mengetahui tanggung jawab para pihak serta sanksi yang didapat karena melakukan pelanggaran tidak memberikan fakta informasi yang penting. Penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan prinsip keterbukaan pada penawaran perdana saham PT Adaro dan tanggung jawab hukum para pihak dalam IPO PT Adaro. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan cara studi dokumen, yaitu mempelajari, mengkaji dan menelaah bahan-bahan hukum baik yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini adalah PT Adaro telah berupaya melakukan prosedur penawaran umum dengan syarat-syarat yang telah diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun demikian, masih ada informasi penting yang belum dicantumkan oleh PT Adaro terkait prospektusnya, antara lain tidak menuliskan gugatan dari Beckkett Pte Ltd. Tanggun jawab ditanggung oleh masing-masing pihak yang menandatangani prospektus PT Adaro dan dikenakan hukuman 3 tahun dengan denda 5 miliar. Sebuah perusahaan yang akan melakukan penawaran umum di pasar perdana harus memberikan keterangan material yang lengkap karena akan merugian investor. Ketidaklengkapan informasi tersebut merupakan kebohongan publik, kebohongan publik tersebut didalam hukum perdata termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum akan mendapatkan sanksi, karena adanya pihak yang dirugikan.
Collections
- Law [3916]
