Analisis Pertimbangan Hakim Atas Penolakan Dispensasi Kawin dan Perlindungan Calon Anak (Telaah Yuridis dan Kaidah Fiqhiyah Terhadap Penetapan Nomor 393/Pdt.P/2024/PA.Wsb)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka perkawinan dini di Kabupaten Wonosobo yang melampaui rata-rata regional. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah tahun 2023, tercatat sebanyak 20,81% perempuan di wilayah tersebut melangsungkan perkawinan pertama pada usia kurang dari 17 tahun, dan 26,9% lainnya pada rentan usia 17-18 tahun. Di tengah dominasi putusan yang mengabulkan permohonan, Penetapan Nomor 393/Pdt.P/2024/PA.Wsb menyajikan diskursus hukum yang unik karena hakim menolak dispensasi kawin meskipun anak pemohon dalam kondisi hamil. Penolakan ini memicu konsekuensi hukum kompleks, baik bagi masa depan anak pemohon maupun status hukum anak yang dikandungnya. Studi kualitatif ini menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui wawancara dan telaah dokumen. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk menguji relevansi pertimbangan hakim dengan hukum positif serta kaidah fiqhiyah dar’u al-mafasid muqaddamun ‘ala jalbi al-mashalih. Hasil penelitian mengungkap bahwa penolakan permohonan bukan disebabkan oleh kendala administratif, melainkan karena fakta hukum di persidangan tidak mendukung dalil pemohon. Secara yuridis, hakim memprioritaskan prinsip perlindungan anak diatas legalitas perkawinan dini, sementara secara kaidah fiqhiyah, putusan ini selaras dengan upaya pencegahan kemudaratan jangka panjang. Meskipun ditolak, pertimbangan hakim tetap berupaya menjamin perlindungan dan hak-hak bagi anak diluar perkawinan demi mewujudkan kemaslahatan yang berkeadilan bagi semua pihak.